Kalimantan_Kita

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH

2009-12-04T21:47:00.000-08:00

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan lahan gambut dunia semakin dirasakan peran pentingnya terutama dalam menyimpan lebih dari 30% karbon terrestrial, memainkan peran penting dalam siklus hidrologi, serta memelihara keanekaragaman hayati. Luas lahan gambut dunia yang berkisar 38 juta ha terdapat lebih 50% berada di Indonesia. Lahan gambut di Indonesia diperkirakan seluas 25.6 juta ha, tersebar di Pulau Sumatera 8.9 juta ha (34.8%), Pulau Kalimantan 5.8 juta ha (22.7%) dan Pulau Irian 10.9 juta ha (42.6%). Di wilayah Sumatera, sebagian besar gambut berada di pantai Timur, sedangkan di Kalimantan ada di Provinsi Kalimantan Barat, Tengah dan Selatan (Driessen et al, 1974, dalam Setiadi, 1995).

Hasil studi Puslitanak (2005), bahwa luas lahan gambut di Kalimantan Tengah mencapai 3.01 juta ha atau 52.2% dari seluruh luasan gambut di Kalimantan. Gambut di Kalimantan Tengah tersebut 1/3 nya merupakan gambut tebal (ketebalan ≥3 meter). Berdasarkan tipe kedalaman, estimasi distribusi lahan gambut di Kalimantan Tengah meliputi: sangat dangkal/sangat tipis mencapai 75,990 ha (3%); sedangkal/tipis mencapai 958,486 ha (32%); sedang mencapai 462,399 ha (15%); dalam/tebal mencapai 574,978 ha (19%); sangat dalam/sangat tebal mencapai 661,093 ha (22%) dan dalam sekali/tebal sekali mencapai 277,694 ha (9%).

Deposit karbon (C) yang terkandung dalam lahan gambut di Kalimantan Tengah diperkirakan sebesar 6.35 giga ton (GT) atau setara karbon hasil pembakaran bahan bakar minyak di Amerika Serikat selama satu tahun. Jumlah ini merupakan deposit terbesar di Pulau Kalimantan, yaitu sekitar 56.34% dari deposit karbon di lahan gambut Kalimantan. Dari deposit karbon tersebut, diperkirakan defosit terbesarterdapat di Kabupaten Pulang Pisau (2.7 giga ton), Kabupaten Katingan (1.5 giga ton), Kabupaten Kapuas (1.1 giga ton), dan selebihnya di kabupaten-kabupaten lainnya.

Mengingat pentingnya lahan gambut di Kalimantan Tengah secara ekonomis maupun secara ekologis, maka pengelolaan dan pemnafaatannya harus dilakukan secara hati-hati dengan berupaya mendapatkan manfaat secara optimal namun dengan tetap mempertahankan fungsi ekologisnya. Hal ini karena pengelolaan lahan gambut berkelanjutan akan menentukan banyak hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah dan kepentingan nasional maupun dunia internasional akan pembangunan berkelanjutan.

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut di Kalimantan Tengah, serta melihat aspek-aspek yang terkait dengan hal tersebut.

1.3. Metode Penulisan

Penulisan kertas kerja/makalah ini secara diskriptif dengan sumber dari pustaka dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik yang ditulis.

II. MASALAH PENGELOLAAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH

2.1. Gambaran Umum Kawasan Bergambut di Kalimantan Tengah

Kawasan bergambut di Kalimantan Tengah melingkupi hamparan areal yang cukup luas, yakni diperkirakan mencakup areal seluas 3,472 Juta Ha, atau sekitar 21,98 % dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 15,798 Juta Ha.

Ditinjau dari letak geografis wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, kawasan bergambut tersebut terletak di bagian selatan dari Garis Equator (0^o Garis Lintang), atau dengan kata lain terletak pada Garis Lintang Selatan hingga ke gugusan pantai di tepi laut Jawa di bagian selatan Pulau Kalimantan, yang merupakan Batas Selatan dari Propinsi Kalimantan Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa Propinsi Kalimantan Tengah dibagi dua oleh Garis Lintang atau Garis Equator menjadi 2 (dua) bagian, yakni Lintang Utara dan Lintang Selatan.

Disamping kekhususan tersebut, Kalimantan Tengah secara geografis juga memiliki ciri tersendiri lainnya yang khas, yakni perubahan ketinggian (dpl) secara simultan dari arah selatan, yang berbatasan dengan Laut Jawa, hingga ke bagian utara di Gugusan Bukit Raya/Bukit Baka yang merupakan Kawasan Lindung. Kondisi alamiah-geografis tersebut merupakan faktor penentu yang mempengaruhi letak dan sebaran kawasan bergambut di Kalimantan Tengah, yang juga memiliki pola perubahan yang sama, yakni dari selatan ke utara.

Gambut hanya mungkin terbentuk apabila terdapat limpahan biomass atau vegetasi pada suatu kawasan yang mengalami hambatan dalam proses dekomposisinya. Faktor penghambat utama tersebut adalah genangan air sepanjang tahun atau kondisi rawa. Dalam konteks yang demikian, hutan sebagai penghasil limpahan biomass, yang mendominasi wilayah Kalimantan Tengah (sekitar 65,05 % dari total luas wilayah), khususnya pada areal-areal yang selalu tergenang air adalah merupakan kawasan potensial terbentuknya gambut. Tetapi sebaliknya, tidak semua areal hutan dapat membentuk lahan-lahan bergambut.

Berdasarkan kondisi obyektif sampai saat ini, kawasan bergambut di Kalimantan Tengah dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok utama, yakni :

a. Kawasan Bergambut yang Belum Digarap

Kawasan bergambut pada kelompok ini umumnya masih berhutan atau merupakan Kawasan Hutan, terdiri dari Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi lainnya. Mengingat arealnya masih berhutan, maka cukup mudah membedakan ciri-ciri penyusun vegetasi di kawasan ini, yang umumnya didominasi oleh jenis-jenis Meranti Rawa, Ramin, Jelutung, Agathis, Nibung dan Rengas. Sebagian besar dari kawasan bergambut yang termasuk pada kelompok ini dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) mengingat vegetasi penyusun arealnya yang masih potensial untuk dimanfaatkan.

Kawasan bergambut pada kelompok ini terletak pada tiga kawasan utama yakni :

- Kawasan hutan yang terletak diantara Areal Eks PLG di sebelah Timur (dibatasi oleh sungai Sebangau) hingga areal Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di sebelah Barat, dengan batas Utara adalah Jalan Trans Kalimantan dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

- Kawasan hutan yang terletak pada Blok E di sebelah Utara areal Eks PLG.

- Kawasan hutan yang terletak diantara kawasan TNTP hingga ke batas propinsi dengan Propinsi Kalimantan Barat.

b. Kawasan Bergambut Areal Eks PLG

Sebagaimana diketahui bahwa Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar adalah merupakan mega proyek nasional yang bermasalah karena tanpa didahului oleh kajian-kajian secara matang dan mendalam serta perencanaan yang tepat, mantap dan tidak terintegrasi secara lintas sektoral. Terlebih lagi areal PLG yang sedemikian luas tersebut merupakan kawasan hutan bergambut dengan berbagai karakteristik khusus dan khas, yang tentu saja semestinya memerlukan penanganan secara khusus pula.

Total luasan areal Eks PLG adalah seluas 1.119.493 Ha, yang terdiri atas 4 (empat) Blok, masing-masing Blok A seluas 227.100 Ha, Blok B seluas 161.480 Ha, Blok C seluas 568.635 Ha dan Blok D seluas 162.278 Ha.

c. Kawasan Bergambut TNTP

Kelompok ketiga kawasan bergambut di Kalimantan Tengah adalah pada Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) dengan luas areal mencapai 415.040 Ha, yang secara khusus diperuntukkan sebagai habitat bagi satwa langka yang dilindungi yakni orangutan (Pongo pygmaeus).

d. Kawasan Bergambut Terlantar

Kawasan bergambut yang diklasifikasikan sebagai kawasan yang terlantar umumnya merupakan salah satu dampak dari kegiatan pembangunan akses jalan yang menghubungkan daerah-daerah di Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, sebaran dari kawasan bergambut pada kelompok ini terletak di sepanjang kiri kanan Jalan Negara, seperti Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Palangka Raya – Kuala Kapuas – Banjarmasin, Jalan Negara yang menghubungkan Sampit – Ujung Pandaran, Sampit – Kuala Pembuang, Palangka Raya – Tumbang Talaken – Tumbang Jutuh, Kotawaringin – Sukamara, dan lain-lain.

Menjadi terlantar karena pada umumnya kawasan bergambut pada kelompok ini berdasarkan sistem Tata Ruang Propinsi Kalimantan Tengah (RTRWP) sudah tidak lagi merupakan Kawasan Hutan Tetap di satu sisi, sedangkan di sisi lain di claim oleh masyarakat sebagai areal tanah milik mereka, tetapi tidak digarap atau diolah sebagaimana mestinya.

Kelompok ini lebih tepat disebut sebagai lahan gambut terlantar atau lahan tidur yang bergambut.

e. Kawasan Bergambut Yang Diolah Masyarakat

Kelompok terakhir dari kawasan bergambut yang terdapat di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah adalah kawasan bergambut yang telah diolah oleh masyarakat, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai lahan gambut produktif. Kawasan bergambut pada kelompok ini (lahan gambut produktif) umumnya terdiri dari :

- Kawasan bergambut yang dijadikan sebagai kawasan pemukiman melalui program transmigrasi, dan

- Kawasan bergambut yang dikelola menjadi lahan-lahan perkebunan besar swasta (kelapa sawit), serta

- Kawasan bergambut yang dikelola masyarakat setempat baik sebagai lahan perkebunan maupun hasil hutan ikutan lainnya (seperti kebun kelapa, kebun karet, budidaya jelutung, kebun rotan, dan lain-lain).

Dari ke-5 kelompok tersebut di atas, ditinjau dari perspektif pengelolaan berkelanjutan lahan gambut, maka 4 (empat) kelompok yang pertama adalah merupakan kawasan bergambut yang perlu mendapat prioritas penanganannya, yang tentu saja dengan memperhatikan berbagai kondisi obyektifnya masing-masing.

2.2. Degradasi Lahan Gambut dan PLG Sejuta Hektar

Potensi lahan gambut di Kalimantan Tengah sudah mengalami degradasi yang cukup parah. CIMTROP (2002) dalam WWF (2003) mengindentifikasi setidaknya terdapat 3 (tiga) hal mendasar yang merupakan ancaman bagi keberadaan hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah, yaitu: (1) konversi lahan gambut secara besar-besaran untuk dijadikan areal pertanian ketika ilaksanakannya Proyek PLG 1 juta ha tahun 1995; (2) meluasnya eksploitasi sumberdaya hutan rawa gambut melalui perizinan HPH/HTI dan illegal logging; dan (3) kebakaran hutan dan lahan oleh perubahan ekosistem dalam hutan rawa gambut.

PLG (Pengembangan Lahan Gambut) satu juta hektar di Kalimantan Tengah merupakan suatu bentuk eksploitasi terbesar terhadap hutan dan lahan gambut. Proyek PLG yang dilaksanakan berdasarkan KEPPRES RI Nomor 82 Tahun 1995, bertujuan untuk mengkonversi hutan rawa gambut (weatland) yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sawah guna mempertahankan swasembada beras yang telah dicapai Indonesia pada tahun 1984. PLG tersebut telah mengeksploitasi sekitar ½ luas lahan gambut di Kalimantan Tengah. Lahan dan hutan yang terdapat pada lapisan bagian atas lahan gambut di sekitar lokasi proyek terdegradasi dan ekosistemnya dikonversikan menjadi lahan pertanian.

Eksploitasi lahan gambut sekitar 1.7 juta hektar dan pembangunan jaringan tata air (Saluran Primer Induk sepanjang 187 km yang menghubungkan Sungai Kahayan dan Sungai Barito, Saluran Primer Utama sepanjang 958.18 km, ribuan kilometer saluran sekunder dan tersier) yang memotong kubah gambut, telah menimbulkan masalah lingkungan yang sangat serius, yaitu: banjir besar pada musim penghujan, kekeringan pada musim kemarau yang diikuti dengan kebakaran hutan lahan, maraknya illegal logging, kemerosotan keanakaragaman hayati. Di sisi lain, puluh ribu transmigran yang telah didatangkan (hingga dihentikan pada tahun 1999/2000 sebanyak 15,600 KK) juga memunculkan persoalan sosial dan ekonomi dari proyek PLG tersebut.

Secara ekologi, pembakaran lahan gambut mempercepat rusaknya lingkungan yang unik dan jasa-jasa ekologi yang dihasilkannya (misalnya pengaturan air dan pencegahan banjir). Pemadaman kebakaran di areal gambut sangat sulit, mahal dan dapat menyebabkan kerusakan ekologi dalam jangka-panjang. Meski pemerintah melalui Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung memberikan perlindungan terhadap lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, namun hal ini tak otomatis menyelesaikan persoalan gambut. Kian menyempitnya ketersediaan lahan mineral rupanya telah mendorong berbagai praktik pemanfaatan lahan gambut dengan ketebalan di bawah 3 meter oleh para pengusaha (tentu dengan izin pemda).

Jarang para pengusaha itu memikirkan pengaruh praktik-praktik tersebut terhadap lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter yang nota bene dilindungi. Padahal keduanya tak bisa berdiri sendiri-sendiri. Pada kenyataannya lahan gambut dengan perbedaan kedalaman tersebut bisa jadi merupakan satu ekosistem atau dalam satu landscape. Kebijakan pemerintah dalam membolehkan pemanfaatan lahan gambut kurang dari 3 meter akan mempengaruhi lahan gambut yang dilindungi (3 meter lebih itu). Cara terbaik untuk mencegah kebakaran di lahan-lahan gambut adalah dengan mengkonservasi mereka dalam keadaan alaminya. Yakni dengan memberikan perhatian khusus terhadap aspek-aspek pengelolaan air yang baik, pemanfaatan lahan yang sesuai, dan pengelolaan hutan yang lestari. Artinya, drainase/pengeringan dan konversi kawasan lahan gambut harus dicegah.

Perlindungan terhadap kawasan gambut dengan sendirinya akan mengendalikan hidrologi wilayah yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir. Dalam kondisi alami yang tidak terganggu, lahan-lahan gambut mempunyai fungsi-fungsi ekologi yang penting: mengatur air di dalam dan di permukaan tanah.

Dengan sifatnya yang seperti spon, gambut dapat menyerap air yang berlebihan, yang kemudian secara kontinye dilepas perlahan-lahan. Hal ini menyebabkan air akan tetap mengalir secara konsisten dan karena itu menghindari terjadinya banjir juga kekeringan. Tak hanya itu, perlindungan kawasan gambut akan menjaga keanekaragaman hayati dengan banyak jenis yang unik dan hanya dijumpai di daerah lahan gambut (Darajat Salman, 2006).

Munculnya permasalahan terhadap lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial tersebut, akibat tidak memperhatikan aspek ekologis dan karakteristik ekosistem lahan gambut di Kalimantan Tengah, menyebabkan proyek PLG dinilai tidak berhasil dan dihentikan. Untuk menangani kawasan eks PLG tersebut, maka dikeluarkan KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.

Point penting dalam KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 1999 disebutkan bahwa lahan bergambut tipis dengan ketebalan gambut kurang dari 3 meter dapat dimanfaatkan untuk budidaya kehutanan, pertanian, perikanan dan perkebunan. Sedangkan pada lahan bergambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter dan kawasan yang berfungsi lindung dimanfaatkan untuk konservasi. KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 1999 tersebut tidak dapat berfungsi, karena tidak adanya petunjuk pelaksanaan lebih lanjut.

Sejak dihentikannya PLG pada tahun 1999 hingga 2006, kegiatan penangan an kawasan hanya dilakukan secara sporadis, berdasarkan kasus yang dihadapi oleh masyarakat di daerah tersebut. Sementara itu, permasalahan lingkungan, ekonomi, dan kehidupan sosial masih saja terus terjadi. Kini di tahun 2007, kawasan eks PLG kembali dikelola secara khusus dengan keluarnya INPRES RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah. Ada 3 (tiga) program utama yang akan dilaksanakan dalam INPRES Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah selama tahun 2007-2011, yaitu: (1) konservasi; (2) budidaya; dan (3) pemberdayaan masyarakat lokal dan transmigran.

Rencana pemerintah untuk melakukan percepatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan PLG di Kalimantan Tengah mencakup luasan lahan 1,457,300 ha, meliputi: (1) blok A seluas 310,000 ha; (2) blok B seluas 158,600 ha; (3) blok C seluas 440,000 ha; (4) blok D seluas 139,000 ha; dan (5) blok E seluas 409,700 ha. Pada tahun 2007/2008, berbagai upaya persiapan pelaksanaan Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan PLG di Kalimantan Tengah sudah mulai dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah sendiri,Perguruan Tinggi, Swasta, LSM, dan lainnya. Universitas Palangka Raya melalui CKPP (Central Kalimantan Peatlands Project), bekerjasama dengan Institute for Environmental Studies (IVM), Vrije Universiteit, De Boelelaan 1087, 1081 HV Amsterdam, The Netherlands pada tahun 2007/2008 melakukan kajian untuk menemukan persepsi atau pengertian masyarakat yang tinggal di daerah lahan gambut berkaitan dengan rencana pemerintah tersebut.

III. PERTANIAN BERKELANJUTAN DALAM PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT

3.1. Pertanian Berkelanjutan

Definisi komprehensif bagi pertanian berkelanjutan meliputi komponen-komponen fisik, biologi dan sosioekonomi, yang direpresentasikan dengan sistem pertanian yang melaksanakan pengurangan input bahan-bahan kimia dibandingkan pada sistem pertanian tradisional, erosi tanah terkendali, dan pengendalian gulma, memiliki efisiensi kegiatan pertanian (on-farm) dan bahan-bahan input maksimum, pemeliharaan kesuburan tanah dengan menambahkan nutrisi tanaman, dan penggunaan dasar-dasar biologi pada pelaksanaan pertanian.

Salah satu pendekatan pertanian berkelanjutan adalah input minimal (low input) secara khusus ditulis oleh Franklin H. King dalam bukunya Farmers of Forty Centuries. King membandingkan penggunaan input minimal dan pendekatan berkelanjutan pada pertanian daratan Timur (oriental) dengan apa yang dia lihat sebagai kesalahan metoda yang digunakan petani Amerika. Gagasan King adalah bahwa sistem pertanian memiliki kapasitas internal yang besar untuk melakukan regenerasi dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya internal.

Baru-baru ini, Undang-undang Produktivitas Pertanian Amerika, yang merupakan bagian dari Undang-undang Keamanan Pangan 1985, menyediakan kewenangan untuk melaksanakan program riset dan pendidikan pada sistem pertanian alternatif -yang kemudian dikenal sebagai pertanian berkelanjutan dengan input minimal (Low Input Sustainable Agriculture (LISA)). Pada bulan Desember 1987, Kongres Amerika menyetujui US $ 3,9 juta untuk memulai pekerjaan tersebut atas dasar undang-undang Keamanan Pangan. Undang-undang tersebut memberikan mandat untuk melakukan investigasi ilmiah pada a) peningkatan produktivitas pertanian, b) produktivitas lahan sentra produksi, c) mengurangi erosi tanah, kehilangan air dan nutrisi, dan d) melakukan konservasi sumberdaya natural dan energi.

Petani Amerika saat ini sedang mencari sumberdaya yang efisien, biaya lebih rendah, dan sistem-sistem produksi yang lebih menguntungkan. Siapapun yang bergerak di bidang pertanian seharusnya berbagi kepedulian yang lebih luas pada masyarakat dalam mendukung lingkungan yang bersih dan nyaman. Selama sepuluh tahun terakhir, telah terjadi paradigma yang mengangkat masyarakat pertanian dari kondisi yang mengharuskan produktivitas lebih tinggi menuju suatu kondisi masyarakat yang peduli pada keberlanjutan. Hal ini dirasakan sebagai suatu kesalahan bahwa produktivitas yang tinggi dari kegiatan pertanian konvensional telah menimbulkan biaya kerusakan yang cukup siginifikan terhadap lingkungan alam dan disrupsi masalah sosial.

Dalam usaha mengalihkan konsekuensi-konsekuensi negatif pertanian konvensional, beberapa format sistem pertanian berkelanjutan yang berbeda telah direkomendasikan sebagai alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan sistem produksi pertanian yang dapat menguntungkan secara ekonomi dan aman secara lingkungan. Kepentingan dalam sistem pertanian alternatif ini sering dimotivasi dengan suatu keinginan untuk menurunkan tingkat kesehatan lingkungan dan kerusakan lingkungan dan sebuah komitmen terhadap manajemen sumberdaya alam yang berkeadilan. Tetapi kriteria yang paling penting untuk kebanyakan petani dalam mempertimbangkan suatu perubahan usaha tani adalah keingingan memperoleh hasil yang layak secara ekonomi. Adopsi terhadap metode pertanian alternatif yang lebih lebar ini membutuhkan bahwa metode tersebut sedikitnya sama kualitasnya dalam memperoleh keuntungan dengan metode konvensional atau memiliki keuntungan-keuntungan non-keuangan yang signifikan, seperti sebagai usaha menjaga penurunan kualitas sumberdaya air dan tanah secara cepat.

Riset dan pendidikan bergerak terbatas diantara para peneliti atau mahasiswa. Sebagaimana seorang mahasiswa menjadi lebih baik diberikan pendidikan mengenai pengetahuan praktis pertanian berkelanjutan, lebih memiliki minat dan dana akan ditingkatkan untuk mendukung riset selanjutnya. Jaminan peneliti dan ketersediaan dana penelitian ini akan lebih memberikan harapan untuk meningkatkan minat pada pendidikan yang memandu riset selanjutnya secara umum. Pooling pendapat yang dilakukan mahasiswa di sejumlah fakultas seluruh Amerika menunjukkan ketertarikan pada pertanian berkelanjutan. Kebanyakan mereka mempertanyakan masalah-masalah pertanian berkelanjutan sebagai sebuah pemikiran yang tidak dapat diadopsi dalam program agroekologi.

Mereka memberikan komentar bahwa penurunan dampak lingkungan akibat usaha pertanian berkelanjutan sebagai sebuah keuntungan yang besar dari meninggalkan usaha pertanian konvensional. Lebih banyak riset yang dilakukan pada pertanian berkelanjutan ini, program-program pendidikan yang lebih baik akan dapat dilaksanakan di wilayah ini.

Ketika perubahan dari kegiatan pertanian konvensional ke pertanian berkelanjutan dilaksanakan, perubahan sosial dan struktur ekonomi juga akan terjadi. Pada saat input menurun, terdapat hubungan yang menurun pula pada hubungan kerja terhadap mereka yang selama ini terlibat dan mendapatkan manfaat dari pertanian konvensional. Hasilnya adalah terdapat banyak kemungkinan yang dapat ditemukan yaitu meningkatnya kualitas hidup, dan peningkatan kegiatan pertanian mereka. Dalam mengadopsi input minimal (low input) sistem-sistem berkelanjutan dapat menunjukkan penurunan potensial fungsi-fungsi eksternal atau konsekuensi-konsekuensi negatif dari jebakan sosial pada masyarakat. Petani sering terperangkap dalam perangkap sosial tersebut sebab insentif-insentif yang mereka terima dari kegiatan produksi saat ini.

3.2. Pengelolaan Kawasan Bergambut di Kalimantan Tengah

Perkembangan pengelolaan kawasan bergambut di Kalimantan Tengah dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kawasan Bergambut melalui Program Pemerintah.

Penetapan kawasan-kawasan bergambut tertentu untuk tujuan-tujuan konservasi berupa penetapan Kawasan Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Cagar Budaya, Taman Wisata, Hutan Lindung, termasuk Kawasan Konservasi Air Hitam. Masing-masing fungsi kawasan tersebut telah secara jelas diatur dan ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah (RTRWP) hasil Paduserasi Tahun 1999 yang kemudian dirubah dalam dengan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah.RTRWP ini kemudian sejak tahun 2006 direvisi kembali dan sampai saat ini belum disyahkan karena belum mendapat persetujuan dari Pemerintah dan DPR RI.

Untuk tujuan pembangunan wilayah, pengelolaan kawasan bergambut yang berskala besar dan sensasional adalah Proyek Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar (PLG), mencakup areal seluruhnya seluas 1.119.493 Ha. Namun karena mega proyek tersebut pelaksanaannya tidak didahului dengan kajian-kajian teknis, ilmiah dan socio-ekonomis secara holistik dan tidak didukung dengan perencanaan yang tepat, mantap dan terintegrasi secara lintas sektoral, dimana pelaksanaannya terhadap suatu hamparan kawasan hutan bergambut yang sangat luas dengan berbagai karakterisitiknya yang khas, maka yang terjadi justru adalah mega masalah yang hingga sekarang belum kunjung selesai dan dapat teratasi secara paripurna.

Pengelolaan kawasan gambut untuk kepentingan pembangunan wilayah (selain Proyek PLG) pada umumnya dalam bentuk-bentuk pembukaan lahan baru untuk dijadikan sebagai lokasi pemukiman penduduk melalui program transmigrasi atau re-settlement. Disamping itu adalah berupa pembangunan jaringan atau akses jalan yang menghubungkan daerah-daerah di Kalimantan Tengah.

Penetapan kawasan bergambut seluas lebih kurang 40 Ha di Nyaru Menteng (28 Km dari Kota Palangka Raya) yang dikelola sebagai Areal Arboretum sekaligus sebagai tempat rekreasi masyarakat kota Palangka Raya dan sekitarnya. Disamping itu, di dalam Areal Arboretum Nyaru Menteng ini juga terdapat Pusat Reintroduksi Orangutan yang dikelola oleh The Balikpapan Orangutan Survival Foundation.

2. Pengelolaan Kawasan Bergambut oleh Pihak Swasta

Pengelolaan kawasan bergambut yang masih berupa hutan (Kawasan Hutan) yang dilakukan oleh para pemegang HPH dalam rangka memanfaatkan tegakan hutan yang bernilai ekonomis melalui kegiatan-kegiatan eksploitasi dan silvikultur.

Pengelolaan kawasan bergambut yang sudah tidak berupa hutan (bukan merupakan Kawasan Hutan) oleh perusahaan perkebunan swasta besar (PSB) yang dikonversi menjadi kebun-kebun kelapa sawit sekaligus sebagai sentra-sentra produksi crude palm oil (CPO) di Kalimantan Tengah.

3. Pengelolaan Kawasan Bergambut oleh Lembaga Perguruan Tinggi

a. Mengacu RTRWP Hasil Paduserasi Tahun 1999 yang berlaku saat ini, di Kalimantan Tengah telah dialokasikan kawasan hutan bergambut seluas lebih kurang 5.000 Ha yang diperuntukkan sebagai Hutan Pendidikan dan Penelitian yang terletak di Hampangen, Kabupaten Katingan.. Kawasan tersebut dikelola sepenuhnya oleh pihak Universitas Palangka Raya, dan selama ini menjadi tempat kegiatan praktek lapangan maupun research mahasiswa.

b. Laborarium Gambut di sungai Sebangau yang dikelola oleh pihak Universitas Palangka Raya bekerja sama dengan pihak Nottingham University, UK.

4. Pengelolaan Kawasan Bergambut oleh Masyarakat

Kegiatan pengelolaan kawasan bergambut yang dilakukan oleh masyarakat lebih merupakan pemanfaatan lahan gambut untuk kepentingan pembangunan kebun-kebun rakyat dan pengolahan lahan gambut sebagai lahan pertanian tanaman pangan, dengan pola sebaran mengikuti konsentrasi pemukiman penduduk di sepanjang kiri kanan Jalan Negara.

3.3. Prospek Pengembangan Pertanian di Lahan Gambut

Potensi pengembangan pertanian pada lahan gambut, disamping faktor kesuburan alami gambut juga sangat ditentukan oleh manajemen usaha tani yang akan diterapkan. Pengelolaan lahan gambut pada tingkat petani, dengan pengelolaan usaha tani termasuk tingkat rendah (low inputs) sampai sedang (medium inputs), akan berbeda dengan produktivitas lahan dengan manajemen tinggi yang dikerjakan oleh swasta atau perusahaan besar (Subagyo et,al. dalam Chotimah, 2009).

Dengan manajemen tingkat sedang yaitu perbaikan tanah dengan penggunaan input yang terjangkau oleh pertani seperti pengolahan tanah, tata air mikro, pemupukan, pengapuran, serta pemberantasan hama dan penyakit, maka potensi pengembangan lahan dititikberatkan pada pemilihan jenis tanaman dan teknis bertanam (Abdurachman dan Suriadikarta, 2000).

a. Padi Sawah

Budidaya padi sawah dibudidayakan oleh petani transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Akan tetapi budidaya padi sawah di lahan gambut dihadapkan pada berbagai masalah terutama menyangkut kendala fisika, kesuburan tanah, serta pengelolaan tanah dan air. Khusus gambut tebal (>1 meter) belum berhasil dimanfaatkan untuk budidaya padi sawah karena mengandung sejumlah kendala yang belum dapat diatasi. Kunci keberhasilan budidaya padi sawah pada lahan gambut terletak pada keberhasilan dalam pengelolaan dan pengendalian air, penanganan sejumlah kendala fisik yang merupakan faktor pembatas, penanganan substansi toksik, dan pemupukan unsir makro dan mikro.

Lahan gambut yang sesuai untuk padi sawah adalah gambut tipis (20-50 cm) dan gambut dangkal (50-100 cm). Padi kurang sesuai pada gambut sedang (1-2 meter) dan tidak sesuai pada gambut tebal (2-3 meter) dan sangat tebal (lebih dari 3 meter). Pada gambut tebal dan sangat tebal, tanaman padi tidak bisa membentuk gabah karena kahat unsur hara mikro.

Pada tanah sawah dengan kandungan organik tinggi, asam-asam organik menghambat pertumbuhan terutama akar, mengakibatkan rendahnya produktivitas bahkan kegagalan panen. Tingkat keasaman dan suplai Ca yang rendah serta kandungan abu yang rendah merupakan faktor pembatas utama pertumbuhan padi sawah pada gambut tebal.

b. Tanaman Perkebunan dan Industri

Budidaya tanaman perkebunan berskala besar banyak dikembangkan di lahan gambut oleh perusahaan-perusahaan swasta. Pengusahaan tanaman-tanaman ini kebanyakan dengan pemanfaatan gambut tebal (1-2 meter). Sebelum penanaman dilakukan pemadatan tanah dengan menggunakan peralatan berat. Sistem draenase yang tepat sangat menentukan keberhasilan budidaya tanaman perkebunan di lahan tersebut. Pengelolaan kesuburan tanah yang utama adalah pemberian pupuk makro dan mikro.

Diantara tanaman perkebunan yang lain seperti sawit, karet, dan kelapa, nanas (Ananas cumosus) merupakan tanaman yang menunjukkan adaptasi yang tinggi pada gambut berdraenase. Nanas bisa beradaptasi dengan baik pada keadaan asam yang tinggi dan tingkat kesuburan yang rendah. Tanaman nenas tumbuh dengan baik dan mulai berbuah 14 bulan setelah tanam. Tumpang sari nenas dengan kelapa memberikan prospek yang cerah untuk dikembangkan. Kelapa sawit merupakan tanaman tahunan yang cukup sesuai pada lahan gambut dengan ketebalan sedang sampai tipis dengan hasil sekitar 13 ton per ha pada tahun ketiga penanaman.

Untuk jenis buah seperti jambu air (Eugenia), Mangga (Mangosteen), dan Rambutan, banyak ditanam di lahan gambut di Kalimantan Tengah. Sedangkan di daerah pantai ivory dengan lahan gambut termasuk oligotropik, pisang dapat tumbuh dengan drainase 80-100 cm dan menghasilkan 25-40 ton per ha walaupun dengan pengelolaan yang agak sulit. Tanaman lain yang potensial adalah tanaman keras seperti kelapa, kopi, dan tanaman obat.

c. Palawija dan Tanaman Semusim Lainnya.

Tanah gambut yang sesuai untuk tanaman semusim adalah gambut dangkal dan gambut sedang. Pengelolaan air pelu diperhatikan agar air tanah tidak turun terlalu dalam atau drastis untuk mencegah terjadinya gejala jering tidak balik.

Tanaman pangan memerlukan kondisi draenase yang baik untuk mencegah penyakit busuk pada bagian bawah tanaman dan meminimalkan pemakaian pupuk. Ubikayu (Manihot esculenta) merupakan tanaman yang cukup produktif di lahan gambut oligotropik dengan drenase yang baik. Sementara untuk tanaman sayuran beberapa jenis sayuran seperti cabe, semangka, dan nenas mempunyai potensi ekonomi untuk dikembangkan.

Di daerah Kalampangan yang merupakan penghasil sayuran untuk Kota Palangkaraya, petani mengembangkan sayuran sawi, kangkung, mentimun dan lain-lain dalam skala kecil (sekitar 0,25 ha) secara monokultur.

Untuk menghindari penurunan permukaan tanah (subsidence) tanah gambut melalui oksidasi biokimia, permukaan tanah harus dipertahankan agar tidak gundul. Beberapa vegetasi seperti rumput-rumputan ataupun leguminose dapat dibiarkan untuk tumbuh di sekeliling tanaman, kecuali pada lubang tanam pokok seperti halnya pada perkebunan kelapa sawit dan kopi. Beberapa jenis leguminose menjalar seperti Canavalia maritima dapat tumbuh dengan unsur hara minimum dan menunjukkan toleransi yang tinggi terhadap keasaman.

Pembakaran seperti yang dilakukan pada perkebunan nenas harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kebakaran lingkungan sekitarnya. Akan lebih baik jika penyiangan terhadap gulma dikembalikan lagi ke dalam tanah (dibenamkan) yang akan berfungsi sebagai kompos, sehingga selain memberikan tambahan hara, juga dapat membantu mengatasi penurunan permukaan tanah melalui subsidence.

Untuk tanaman hortikultura, pemabakaran seresah bisa dilakukan pada tempat yang khusus dengan ukuran 3 x 4 m. Dasar tempat pembakaran diberi lapisan tanah mineral/tanah liat setebal 20 cm dan disekelilingnya dibuat saluran selebar 30 cm. Kedalaman saluran disesuaikan dengan kedalaman air tanah dan ketinggian air dipertahankan 20 cm dari permukaan tanah agar gambut tetap cukup basah. Ini dimaksudkan agar pada waktu pembakaran api tidak menyebar (Chotimah, 2009).

3.4. Kearifan Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat untuk mengurangi tingkat ancaman dan kerusakan pada lahan gambut menjadi sangat besar mengingat bahwa adanya interaksi dengan pola pemanfaatan dan laju kerusakan. Hal yang sangat penting dan dapat dilakukan oleh masyarakat adalah bagaimana mengarahkan masyarakat dalam mengelola lahan gambut untuk kepentingan pemanfaatan dengan pola budaya tradisionil (kearifan lokal) yang memadukan antara pengembangan teknologi budidaya dan nilai budaya bertani.

Pemanfaatan lahan gambut secara bijaksana dan berkelanjutan merupakan upaya untuk tetap mempertahankan potensi kekayaan alami ekosistem, serta memanfaatkanya secara berkelanjutan agar dapat diperoleh manfaat tidak hanya untuk masa kini namun juga pada masa mendatang. Selama ini dan pasti akan terus berlangsung bahwa lahan gambut akan dimanfaatkan secara beragam oleh pemangku kepentingan, sehingga berakibat pada beberapa tempat memicu rusaknya sumber daya ekosistem hayati.

Pengalaman menunjukkan bahwa pengelolaan lahan gambut yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya masyarakat lokal akan lebih memberikan kepastian keberlanjutan pengelolaan dibandingkan dengan kegiatan serupa yang dilakukan tanpa peran masyarakat lokal. Melibatkan masyarakat melalui pola program pemberdayaan harus juga disesuaikan dengan dengan kondisi masyarakat setempat dan menghargai pemanfaatan secara tradisional.

Dalam kasus terjadi kerusakan yang sangat drastis pada lahan gambut maka pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan dan memiliki peluang untuk dikembangkan adalah mengajak masyarakat kembali kepada pola tradisionil yaitu melakukan usaha penanaman kembali jenis-jenis tanaman yang sudah sangat familiar bagi masyarakat Kalimantan Tengah dan disesuaikan dengan kondisi setempat serta arah kebijakan pembangunan khususnya pada bidang perkebunan dan atau pertanian. Untuk saat ini sektor perkebunan menjadi salah satu program yang mendapat perhatian utama, ini dapat dilihat dengan begitu banyak dan luasnya pencadangan kawasan untuk kepentingan perkebunan dan komoditi andalan yang menjadi prioritas adalah pada jenis sawit dan karet dan jelutung.

Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola lahan gambut untuk pengembangan sektor perkebunan terutama untuk jenis tanaman karet dan jelutung pada lahan gambut sangat perlu untuk dicermati, karena disamping untuk melakukan upaya rehabilitasi kembali kawasan-kawasan yang telah rusak juga diharapkan akan berdampak pada penurunan terhadap ancaman bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Upaya-upaya pemberdayaan yang akan dilakukan tidak hanya berhenti pada upaya memfasilitasi petani atau masyarakat dengan pemberian bibit, namun juga harus diiringi dengan peningkatan pemahaman dan kapasitas serta tanggung jawab bersama terutama masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari sebuah program ( Metarius, 2005).

IV. KESIMPULAN

1. Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi lahan gambut yang harus dijaga keberadaanya. Hal ini dikarenakan Kalimantan Tengah memiliki luas lahan gambut 3,01 juta hektar atau 52,5% dari luasan gambut di Pulau Kalimantan.

2. Potensi lahan gambut di Kalimantan Tengah tersebut sudah mengalami degradasi yang cukup parah. Setidaknya terdapat 3 (tiga) hal mendasar yang merupakan ancaman bagi keberadaan hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah, yaitu: (1) konversi lahan gambut secara besar-besaran untuk dijadikan areal pertanian ketika dilaksanakannya Proyek PLG satu juta hektar tahun 1995; (2) meluasnya eksploitasi sumberdaya hutan rawa gambut melalui perizinan HPH/HTI dan illegal logging; dan (3) kebakaran hutan dan lahan oleh perubahan ekosistem dalam hutan rawa gambut. PLG (Pengembangan Lahan Gambut) satu juta hektar di Kalimantan Tengah merupakan suatu bentuk eksploitasi terbesar terhadap hutan dan lahan gambut. PLG tersebut telah menimbulkan masalah lingkungan yang sangat serius.

3. Sebagian lahan gambut telah dimanfaatkan untuk perluasan areal pertanian. Pengembangan lahan tersebut didasarkan atas kebutuhan bahwa penyediaan tanah dengan kesuburan tinggi semakin langka. Dalam pengelolaan lahan gambut masih dijumpai sejumlah kendala yang menghambat pencapaian produktivitas yang diharapkan, kendala tersebut meliputi kendala fisik, kimia, serta kendala yang berkaitan dengan penyediaan dan tata kelola air. Meskipun demikian beberapa jenis tanaman pangan/hortikulturan dan tanaman perkebunan menunjukkan adaptasi yang baik di lahan gambut.

4. Perencanaan pengelolaan kawasan sebaiknya dilakukan studi secara mendalam terhadap semua aspek yang ada. Hal ini dimaksudkan agar ada sinkronisasi program yang berbasis perencanaan dari bawah, sehingga kebutuhan mendasar pada masyarakat sebagai pelaku utama dapat terpenuhi secara baik. Pentingnya peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai program untuk menjaga dan melakukan pemulihan lahan gambut. Untuk itu perlu mengintensifkan sosialisasi dari semua program secara baik dan penglibatan masyarakat dalam setiap implementasi program.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurachman dan Suriadikarta, 2000. Pemanfaatan Lahan Rawa eks PLG Kalimantan Tengah untuk Pengembangan Pertanian Berwawasan Lingkungan. Jurnal Litbang Departemen Pertanian 19 (3).

Chotimah Hastin Ernawati Nur Chusnul, 2009. Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Tanaman Pertanian. http://Formala.mulltiply.com/journal/item/45. Download tanggal 07 Mei 2009.

Darajat Salman, 2006. Konversi Lahan Gambut dan Perubahan Iklim. Harian Republika, Sabtu, 12 Agustus 2006.

Metarius, 2005. Pengelolaan Lahan Gambut Kritis dengan Penanaman Karet dan Jelutung. Comunity Enpowernment and Participatory Institute, CEPI.

Pieter van Beukering; Marije Schaafsma; Olwen Joung Marion Davies dan Ieva Oskolokaite, 2007. Nilai Ekonomi Lahan Gambut di Kalimantan Tengah:Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Rehabilitasi dan Revitalisasi eks PLG kalimantan Tengah. Institute for Environmental Studies (IVM) Vrije Universiteit-The Netherlands

MENJADIKAN PALANGKARAYA SEBAGAI RIVER FRONT CITY

2009-12-04T21:28:00.001-08:00

Ide menjadikan Palangkaraya sebagai “Metropolitan Riverfront City” sebenarnya seperti mengembalikan permukiman di Kalimantan Tengah ke awal pembentukannya. Sebab secara kultural, terbentuknya permukiman di Kalimantan Tengah memang berawal tepi sungai. Pembangunan yang dilaksanakan kemudianlah yang menggeser sentra kehidupan masyarakat dari sungai ke darat. Alhasil, kota-kota kita tidak lagi ”menghadap” ke sungai, tetapi menjadikan sungai sebagai bagian belakang. Ketika banyak negara maju memoles kotanya dengan sebutan tersebut, kita pun terkesima dan mencoba lagi memandang ke sungai.

Menjadikan sebuah kota sebagai “water front city” sebenarnya bukan karena kota itu berada di pinggir sungai dan sekedar menata bantaran sungainya. Lebih jauh bagaimana menjadikan kembali sungai sebagai “urat nadi” dan “bagian depan” atau “wajah” sebuah kota. Ada keterikatan penting antara penataan pinggiran sungai dengan budaya setempat dan aktivitas yang terkait dengan sungai itu. Tanpa itu, penataan pinggiran sungai hanya seperti konsep yang ditempelkan saja, tetapi tidak memiliki kesatuan dan “ruh” dalam kehidupan sebuah kota.

Bagaimana menata kawasan flamboyan sebagai “ water front metropolitan city” yang dapat menjadi landmark bagi Kota Palangkaraya menjadi tantangan tersendiri. Sebab selain memiliki sejumlah potensi, juga tersedia sejumlah tantangan yang tidak kecil. Diantara tantangan itu adalah sebuah “keterlanjuran” yang selama ini membiarkan kekumuhan berlangsung di tepi sungai sehingga ada kesan bahwa pinggiran sungai menjadi terpinggirkan.

Sebagaimana kita ketahui kota ini memiliki luas wilayah 2678,51 km².Kota ini dibangun pada tahun 1957 (UU Darurat No. 10/1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah) dari hutan belantara yang dibuka melalui Desa Pahandut di tepi Sungai Kahayan. Palangkaraya merupakan kota dengan luas wilayah terbesar di Indonesia. Sebagian wilayahnya masih berupa hutan, termasuk hutan lindung, Konservasi Alam, serta Taman Nasional Tangkiling.Kota Palangka Raya yang dikelilingi oleh banyak pepohonan menjadikan kota ini mempunyai nuansa seperti gabungan antara hutan, perkotaan dan pedesaan.

Dengan kondisi ini sebenarnya belum terlambat benar untuk menata Kota Palangkaraya dalam konsep tersebut, terutama untuk daerah flamboyan bawah yang didukung oleh keberadaan Pelabuhan Rambang, Tugu Sukarno, dan Kawasan Jembatan Kahayan. Tiga lokasi ini dapat menjadi ikon yang menarik dan mempunyai “nilai jual” yang dapat dipromosikan ke luar daerah atau luar negeri. Apalagi jika ditambah keberadaan Tangkiling dan arboretum orang utan. Maka peluang Palangkaraya untuk menjadi tujuan wisata dengan menjual budaya dan lingkungan (ecoculture tourism) menjadi cukup menarik.

Kawasan tersebut juga memiliki lahan yang relatif luas dengan panorama yang cukup bagus. Apalagi jika hutan-hutan yang ada di daerah tersebut, terutama di seberangnya dapat dipertahankan dan dilegalkan sebagai ”hutan kota”. Bangunan-bangunan yang ada didaerah pinggiran sungai umumnya juga merupakan bangunan non-permanen ataupun semi permanen yang jika dilakukan penataan, biaya gantiruginya relatif lebih murah. Hanya saja masalahnya bagaimana penataan itu tidak mengorbankan para pemukim disana tetapi menjadikan mereka sebagai bagian dari konsep penataan itu sendiri. Untuk itu dapat dilakukan gerakan “konsolidasi tanah” yang juga pernah diterapkan di Palangkaraya dan dianggap sukses oleh Badan Pertanahan Nasional.

Adanya titian ulin yang menghubungkan rumah-rumah di “daerah bawah” flamboyan dapat menjadi ciri tersendiri yang harus dipertahankan sebagai kekhasan yang jarang ditemui di daerah lain. Sangat disayangkan mengubah pelabuhan rambang menjadi beton, hal yang semestinya dapat ditata dengan tetap menjaga kekhasan dermaga ulin itu dengan memolesnya menjadi lebih baik. Yang patut ditata adalah kawasan diseberang jalan pelabuhan rambang. Lahan kosong dan warung yang ada dikawasan tersebut dapat ditata menjadi ruang terbuka hijau yakni taman tempat bersantai. Apalagi dekat dengan kawasan itu, banyak hotel dan penginapan.

Tantangan terbesar dalam penataan kawasan tersebut adalah bagaimana konsep yang disusun bukan hanya menjadi “political will” semata. Lebih jauh bagaimana konsep yang disusun kelak dapat menjadi sebuah perencanaan yang dilaksanakan. Kelemahan utama dalam pembangunan di Indonesia bukan hanya pada perencanaannya yang tidak terpadu, tetapi juga pada tahap implementasinya. Lebih sulit lagi adalah menegakkan konsistensi dari rencana yang telah dibuat, terutama jika proyek ini akan menjadi proyek jangka panjang yang melewati pergantian beberapa walikota atau gubernur. Ini menjadi tantangan penataan kota di Indonesia secara umum dan bukan hanya di Palangkaraya.

BAPPEDA KOTIM GELAR LOKAKARYA INTEGRASI SAPI POTONG DAN SAWIT

2009-07-14T20:52:00.000-07:00

Pembukaan perkebunan sawit diharapkan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah, yang secara keseluruhan diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Seiring dengan semakin berkurangnya potensi hutan dan semakin gencarnya penertiban illegal logging, sumbangan sektor kehutanan dari tahun ke tahun semakin menurun. Sebaliknya, sumbangan sub-sektor perkebunan semakin meningkat. Pada tahun 2010, diprediksi pertumbuhan riil subsektor perkebunan dalam PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 8,58% sedangkan subsektor kehutanan mengalami pertumbuhan negatif yakni -5,88%.

Perkembangan perkebunan sawit yang cukup pesat di Kabupaten Kotawaringin Timur selain berdampak positif, juga memunculkan kekhawatiran terhadap menurunnya kualitas lingkungan dan berkurangnya kesempatan berusaha masyarakat lokal sebagai akibat berubahnya lahan yang semula ditumbuhi oleh berbagai tumbuhan menjadi monokultur berupa sawit yang dikuasai oleh perusahaan perkebunan.Sampai dengan tahun 2008, di Kabupaten Kotawaringin Timur telah beroperasi 56 perkebunan besar swasta sawit dengan realisasi tanam 292.531 ha dengan 14 pabrik dengan kapasitas total 760 ton TBS (Tandan Buah Segar) per jam. Sedangkan luasan perkebunan sawit rakyat sebesar 30.445 ha.

Pada sisi lain, Kabupaten Kotawaringin Timur masih harus mendatangkan ternak, terutama sapi, dari luar daerah. Dengan populasi sapi sebanyak 2.774 ekor, pada tahun 2008, Kabupaten ini mendatangkan 2.878 ekor sapi yang berasal dari Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Kenyataan ini membuka peluang melaksanakan integrasi pengembangan peternakan sapi dan perkebunan sawit sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi yang demikian besar yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk itu Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur mengadakan Lokakarya Pengembangan Peternakan Rakyat dengan Pola Kandang Kelompok Dalam Rangka Integrasi Peternakan Sapi dan Perkebunan Sawit untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Lokal di Auditorium Bappeda Kotim tanggal 25 Juni 2009.

Lokakarya yang digelar Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Kotawaringin ini menghadirkan pembicara Dekan Fakultas Peternakan UGM (Prof. Ir. Tri Yuwanta, SU, DEA), Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (Ir. Tute Lelo, MMA), Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur (Drs. HM. Fahruddin, MM), Peneliti dari BPTP Palangkaraya (drh. Bambang Ngaji Utomo, M.Sc), serta Pimpinan PT.Mustika Sembuluh (Ir. H. Riswantoro). PT. Mustika Sembuluh merupakan salah satu perusahaan di kabupaten ini yang telah mengintegrasikan sapi dan sawit.

Peserta yang terdiri atas penyuluh pertanian, perusahaan perkebunan, asosiasi, dan perwakilan SKPD Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut menghasilkan rumusan tentang perlunya pengembangan integrasi sapi – sawit sebagai upaya untuk pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur.

PERTUMBUHAN EKONOMI, LINGKUNGAN, DAN TRAGEDI KEPEMILIKAN BERSAMA*

2009-06-11T19:04:00.000-07:00

Indikator yang umum dalam menilai tingkat kemajuan suatu negara atau wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Idealnya, saat pertumbuhan ekonomi terjadi, lingkungan tetap lestari. Kenyataan yang terjadi sering tidak seimbang, disaat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, kerusakan lingkungan juga tinggi. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi diraih dengan mengandalkan eksploitasi sumberdaya alam tanpa mengupayakan nilai tambah dan tidak dibarengi dengan investasi sumberdaya manusia. Terjadilah kemudian tragedi kepemilikan bersama.

Istilah tragedi kepemilikan bersama, mengacu pada tulisan Garret Hardin, Profesor Emeritus of Ecology University of Santa Barbara-California dalam Majalah Science edisi 162 yang terbit tahun 1968, Tragedy of the Commons. Tragedi kepemilikan bersama merupakan perangkap sosial yang biasanya berkaitan dengan masalah ekonomi yang menyangkut konflik antara kepentingan individu dengan barang milik umum.

Terjadinya tragedi kepemilikan bersama ini diakibatkan oleh pemikiran bahwa sumberdaya alam adalah milik semua orang yang telah diciptakan Tuhan, sehingga siapa saja dapat memanfaatkannya. Dalam logika sederhana, prinsif ini lebih kurang bermakna ”Kalau tidak saya manfaatkan sekarang, pasti ada orang lain yang juga akan memanfaatkannya.”

Konsep ini akhirnya membuat semua penduduk menggunduli hutan di Inggris pada masa revolusi industri dan mengubahnya menjadi padang penggembalaan untuk memelihara domba, karena tingginya permintaan wool dengan harga yang menguntungkan. Akibatnya eksploitasi hutan menjadi tidak terkendali dan menyebabkan hutan di Inggris mengalami penggundulan dengan sangat cepat dan berdampak buruk pada lingkungan.

Tragedi kepemilikan bersama merupkan metafora yang menggambarkan bahwa akses bebas dan ketidakterbatasan akan sumberdaya alam pada akhirnya akan menyebabkan malapetaka struktural yang tidak terelakkan terhadap sumberdaya tersebut berupa eksploitasi berlebihan (over-exploitation) yang menyebabkan habisnya sumberdaya tersebut. Malapetaka tersebut terjadi karena keuntungan dari ekploitasi hanya dinikmati oleh individu atau kelompok, sedangkan dampak dari eksploitasi akan terdistribusi ke semua orang yang juga memerlukan sumberdaya tersebut

Tragedi kepemilikan bersama itulah yang tampaknya telah mendorong terjadinya berbagai praktek illegal dalam penggunaan sumberdaya alam di Kalimantan Tengah, seperti illegal logging, illegal mining, bahkan illegal fishing. Tragedi ini pula yang menjadikan banyaknya pemerintah daerah yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya dengan mempermudah ijin bagi investor asing maupun lokal untuk memanfaatkan sumberdaya alam. Kesannya kemudian adalah kita seperti sedang ”jual murah” sumberdaya alam, padahal pemulihan lingkungan memerlukan biaya mahal dengan waktu yang sangat panjang.

Bahwa sumberdaya alam harus dimanfaatkan dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat memang amanah konstitusi, tetapi fungsi lingkungan harus tetap diperhatikan, termasuk daya dukung untuk dapat mempertahankan keamanan ekologis suatu wilayah. Begitupun hak bagi generasi yang akan datang untuk tetap menikmati lingkungan yang nyaman dan sumberdaya yang melimpah.

Pembangunan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi tidak akan berlangsung tanpa adanya lingkungan yang lestari. Dalam satu dua tahun atau dalam satu dekade bisa saja suatu daerah atau suatu negara mengalami pertumbuhan yang tinggi dengan mengandalkan sumberdaya alam yang tersedia. Namun jika akses ke eksploitasi sumberdaya alam ini menjadi bebas kontrol, maka sumberdaya alam tersebut akan dengan cepat habis. Tentu saja tidak benar-benar habis, karena umumnya suatu sumberdaya akan berhenti dieksploitasi jika secara ekonomis tidak menguntungkan lagi.

Memang ada faktor teknologi yang membuat pemakaian sumberdaya menjadi lebih hemat. Dengan teknologi manusia juga mampu memanfaatkan sumberdaya alternatif untuk mengurangi ketergantungannya pada sumberdaya tertentu. Namun demikian teknologi itu mahal dan sulit dijangkau bagi kebanyak negara serta memiliki resiko sendiri. Misalnya penggunaan biofuel dianggap dapat mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil, namun pada sisi lain pembukaan perkebunan besar-besaran untuk bahan biofuel tersebut menyebabkan pembukaan hutan dan mengancam kelestarian lingkungan.

Jadi ketika dapat bangga bahwa dalam krisis keuangan global saat ini kita masih mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kita patut merenungi: darimana sumber pertumbuhan itu? Apakah hanya didorong oleh sektor konsumsi ataukah didorong oleh pengorbanan sumberdaya alam?

Memang, ekonomi konvensional hanya mengukur faktor-faktor yang wujud dan terukur (tangible). Padahal pada kenyataan setiap aktivitas (ekonomi) menimbulkan eksternalitas baik positif maupun negatif. Sehingga dengan tidak dimasukkannya external cost dalam analisis ekonomi berdampak pada terjadinya degradasi lingkungan. Munculnya kesadaran akan pentingnya lingkungan menyebabkan kegiatan ekonomi harus melakukan proses intenalizing external cost dan external benefit. Inilah kerangka fikir yang mendasari perlunya perhitungan korbanan lingkungan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi yang sering disebut sebagai Green PDRB atau PDRB Hijau.

Kabarnya mulai tahun depan, pemerintah akan mulai melakukan perhitungan PDRB hijau. Ini artinya bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita capai dengan menghitung ”PDRB coklat” selama ini, akan dikoreksi oleh biaya atau korbanan yang harus ditanggung akibat rusaknya sumberdaya alam. Sehingga daerah yang pertumbuhannya tinggi, tetapi dicapai dengan ”mengorbankan” sumberdaya alam, bisa jadi justeru mengalami pertumbuhan negatif. Dengan demikian, mudah-mudahan tragedi kepemilikan bersama yang pernah terjadi di Inggris, tidak akan kita kita teruskan lagi di Kalimantan maupun di Indonesia.

*telah dipublikasikan di Harian Borneonews 11 Mei 2009. By Normansyah..

SAMPIT....................dalam foto.

2009-06-09T23:34:00.000-07:00

Bagi yang belum pernah ke sampit atau membayangkan sampit sebagai kota yang mengerikan. Hapus kesan itu. Beginilah kira-kira sampit sekarang ....

Menanam Sawit di Tengah Hutan (Kebijakan Sawit Berkelanjutan dan Pelestarian Hutan)

2009-06-09T23:27:00.000-07:00

Pendahuluan

Maraknya pembukaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah menimbulkan harapan sekaligus kecemasan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengancam kelestarian sumberdaya alam. Betapa tidak, pada tahun 2007 saja terdapat 653.961,47 ha kebun sawit di luas Kalimantan Tengah. Perkebunan Sawit menggeser peran kehutanan yang kontribusinya terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) kian merosot.

Perubahan lahan yang semula terdiri atas hutan sekunder ataupun belukar yang terisi berbagai jenis tumbuhan, kini berubah menjadi tanaman sejenis, monokultur. Sejauh mata memandang, hanya sawit dan sawit pada bentang lahan puluhan ribu hektar. Ancaman pertama adalah hilangnya sumber keragaman hayati, tergusurnya fauna dari tempat tinggalnya, dan hilangnya tempat berladang ataupun berburu masyarakat setempat.

Harapan sawit akan meningkatkan pendapatan masyarakat, menambah pendapatan asli daerah (PAD), serta termanfaatkannya lahan yang dianggap terlantar, harus ditukar dengan perubahan bentang lahan. Akibatnya bisa ditebak. Terjadi pergeseran lingkungan, aktivitas masyarakat, sampai pada datangnya budaya baru ke masyarakat agraris tradisional yang biasanya merupakan pekerja mandiri yang memiliki tradisi tersendiri. Semudah itukah mereka merubah kebiasaan yang sudah tertanam puluhan atau ratusan tahun, sebagaimana mudahnya investor menebas lahan dan menanam sawit?

Malangnya, lahan untuk menanam sawit terus bertambah seiring dengan meningkatnya permintaan dunia akan crude palm oil (CPO) serta produk turunannya di pasar dunia. Akibatnya permintaan akan kebutuhan lahan semakin meningkat, dan ini menyebabkan beberapa kawasan hutan diubah, mendesak ladang dan kebun penduduk, serta ada laporan meniadakan hutan adat masyarakat setempat. Desa-desa terkepung oleh sawit yang menjanjikan rupiah.

Hutan dan Sawit Berdampingan

Masuknya investor dalam upaya menggenjot aktivitas ekonomi di daerah tidak diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan kerangka regulasi dan pola pengembangan yang memihak rakyat ataupun lingkungan. Ini terlihat dari belum rampungnya RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) Kalteng. Juga tidak adanya batas desa yang jelas sebagai ”sabuk desa” yang merupakan wilayah okupansi bagi masyarakat setempat untuk mempertahankan pencaharian serta tradisinya. Akibatnya ladang dan kebun penduduk terancam, pengembangan pertanian tanaman pangan di masa depan juga menjadi tanda tanya besar. Demikian pula pengembangan desa, dua atau tiga generasi kedepan. Karena sawit berproduksi sampai usia 30-an tahun dan penguasaan lahannya dapat mencapai 90-an tahun.

Hal lain yang belum siap adalah data lengkap tentang potensi lahan, jenis tanah, dimana yang berhutan dan dimana yang semak, data danau dan rawa, serta dimana yang bergambut. Daerah misalnya tidak tahu persis dimana tanah subur yang potensial untuk tanaman pangan, daerah mana yang bergambut cukup tebal, dan daerah mana yang danau maupun rawanya perlu dilindungi.

Daerah juga belum punya konsep pengembangan kelapa sawit yang pro-rakyat. Belum ada aturan yang jelas untuk mengikutsertakan masyarakat setempat untuk ikut menikmati masuknya perkebunan besar itu dalam konsep pemberdayaan yang sekaligus pemandirian ekonomi. Konsep inti-plasma, community development (CD), ataupun corporate social responsibility (CSR) masih belum matang digodok sebelum ijin diberikan. Sehingga semua program itu diserahkan kepada perusahaan.

Jika memungkinkan, sebenarnya pemerintah daerah dapat me-nol-kan biaya perijinan sawit dan upaya memperoleh lahan, dengan konsekuensi biaya untuk pengurusan ijin tersebut ditanggung pemerintah daerah dan dijadikan saham pemerintah daerah. Jika untuk ijin tersebut dianggap saham pemerintah daerah 10% saja, maka bayangkan besarnya PAD yang didapat. Pemerintah dapat PAD, rakyat dapat pendapatan, perusahaan dapat lahan dan beroperasi dengan nyaman.

Itu secara ekonomi. Secara lingkungan, setiap kabupaten/kota di Kalteng harusnya tetap komitmen mempertahankan luas hutannya sekitar 40% atau lebih dari luas wilayahnya. Kenapa? Sebab walaupun ketentuannya minimal 30%, akan tetapi kekhasan daerah ini perlu dipertahankan, termasuk kekhasan geografis daerah yang berbeda dengan daerah lain. Apalagi saat daerah lain ataupun negara lain sudah tidak memiliki hutan, kita dapat berbangga dan harus visioner melihat peluangnya di masa depan.

Untuk kawasan bergambut yang kedalamannya lebih dari dua meter sebaiknya dibiarkan menjadi hutan, sebab gambut itu khas dan unik. Kita belum memahami sepenuhnya sifat-sifat gambut, sehingga amat beresiko jika kita terburu-buru menanaminya dengan sawit. Apalagi membuat kanal-kanal yang tidak mengindahkan sifat gambut itu. Proyek Lahan Gambut (PLG) sejuta hektar memberi kita pelajaran yang cukup banyak. Demikian juga dengan hutan rawa, danau, dan anak-anak sungai kita, harusnya kita jaga.

Jika terpaksa harus membuka lahan gambut, maka luasannya per hamparan sebaiknya jangan lebih dari 2.500 ha. Jadi kalau ada perusahaan perkebunan minta ijin membuka lahan 10.000 ha, itu akan terbagi dalam empat kawasan (estate) yang terpisah dan tidak berada dikawasan yang selayaknya kita lindungi. Diantara perkebunan itu tersisa hutan untuk singgah dan hidupnya satwa dan melindungi keanekaragaman hayati kita. Tersisa ladang, kebun, dan hutan masyarakat. Terlindungi gambut dan perairan kita. Sedangkan antara hutan itu terhubung dengan koridor yang menghubungkan antar hutan sehingga memungkinkan terjadinya migrasi dan dispersal fauna. Tentu saja konsep ini hanya dapat dikembangkan di kawasan pengembangan produksi (KPP) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Jadi daripada mengubah kawasan hutan produksi (HP) menjadi KPP, kenapa kedua konsep ini disatukan. Sawit dan hutan tumbuh bersama. Perusahaan dan masyarakat tumbuh sejalan. Utopia?

Belum Terlambat

Semua tampaknya telah lewat. Kebun sawit bertebaran laksana ”rumput mengalahkan benua”. Tetapi belum terlambat. Kalimantan Tengah masih punya harapan untuk lebih baik. Syaratnya, semua pihak baik pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan berkomitmen untuk menyertakan masyarakat setempat dalam menikmati ”manisnya” buah sawit. Kepedulian lingkungan harus ditumbuhkan dengan memperbaiki apa yang mungkin selama ini diabaikan.

Pemerintah daerah perlu lebih memahami realitas yang terjadi pada masyarakatnya dengan duduk bersama, bersila, dan mendengarkan apa yang yang dikeluhkan dan diperlukan masyarakat setempat untuk membangun kebersamaan yang lebih baik.

*Normansyah (mantan aktivis pers kampus)

MEMBANGUN MODEL KEARIFAN LOKAL DALAM MENUNJANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM

2009-05-19T21:36:00.000-07:00

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya perbaikan kesejahteraan masyarakat terus menerus, sepanjang waktu, ditandai pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ini hanya akan berkelanjutan jika sumber-sumber pertumbuhan terjaga sepanjang waktu. Salah satu yang terpenting adalah sumberdaya alam selain sumberdaya manusia. Oleh karena itu, sangat penting menjaga kelestarian sumber daya alam bagi kemaslahatan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sejak awal pembangunan, bangsa Indonesia bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam secara intensif. Namun, agenda pelestarian sumberdaya alam, termasuk pelestarian lingkungan, belum menjadi titik perhatian yang serius dalam masalah pembangunan.

Permasalahan pemanfaatan sumberdaya alam selalu tidak lepas dari keadilan/ pemerataan antar generasi, generasi sekarang dibandingkan dengan generasi yang akan datang, selain keadilan/pemerataan intragenerasi - antar kelompok masyarakat di suatu waktu tertentu. Sumberdaya alam pada dasarnya adalah warisan dan generasi sebelumnya yang bisa dimanfaatkan oleh generasi sekarang. tetapi bukan untuk dihabiskan karena didalamnya ada hak generasi selanjutnya. Oleh karena itu, penting sekali agar sumber daya alam dikelola secara bekesinambungan dalam proses jangka paajang agar dapat mewariskannya kepada generasi yang akan datang.

Masalah sumberdaya alam dan lingkungan merupakan permasalahan yang harus ditempatkan sebagai permasalahan jangka panjang. Pemanfaatan sumber daya alam yang hanya dilihat sebagai kepentingan jangka pendek niscaya hanya akan merugikan generasi sekarang, apalagi generasi yang akan datang. Eksploitasi sumberdaya alam yang di luar ambang batas, sungguh nyata akan sangat berpengaruh di masa yang akan datang. Walaupun. di masa sekarang, dampaknya sedikit mulai terlihat seperti curah hujan berlebih, namun dampak terbesar akan dirasakan ganerasi yang akan datang.

Pemanfaatan sumberdaya alam yang dapat diperbarui (renewable) hendaknya tetap menjaga agar capital stock sumberdaya alam tersebut terjaga dan selalu berada dalam titik optimum. Sedangkan, strategi pemanfaatan sumberdaya alam tidak dapat diperbarui (non-renewable) hendaknya melalui pemakaian dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan berusaha mencari substitusinya.

Kebijakan pemanfaatan sumberdaya alam harus memiliki visi makro untuk menciptakan ekologi yang sustainable. Sedangkan visi mikronya adalah menjaga jenis-jenis keanekaragaman yang sustainable. Selain itu, pemanfaatan sumbedaya alam juga harus memiliki rasa keadilan intra generasi (antar kelompok masyarakat) saat ini dan keadilan antar generasi. Menempatkan permasalahan sumberdaya alam sebagai permasalahan jangka panjang. pada akhirnya, akan bermuara pada dimensi keadilan antargenerasi. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tidak sepenuhnya dapat menguraikan mekanisme pasar. Karena pasar memiliki beberapa kelemahan dan tidak bisa menyelesaikan semua masalah.

Kelemahan tersebut adalah kegagalan pasar yang ditandai ekssternalitas dan barang publik (public goods). Permasalahan mi mengakibatkan harga sumberdaya alam menjadi lebih murah (under pricing) karena tidak memasukkan unsur deplesi. Begitu pula dengan barang-barang industri, harganya lebih murah karena tidak memasukkan unsur eksternalitas negatif, seperti polusi misalnya. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar tersebut.

Instrumen pemerintah untuk mengatasi ekstemalitas negatif adalah pengenaan pajak untuk kompensasi pencemaran lingkungan bagi industri-industri yang mengeluarkan limbah perusak lingkungan selain itu dilakukannya syarat-syarat pengelolaan lingkungan bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usahanya dalam mekanisme Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) maupun Upaya Pemantauan Lingkungan/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL/UKL).

Paradigra lama dalam mengatasi masalah sumber daya alam dan lingkungan yang hanya mengandalkan mekanisme pasar dan intervensi pemerintah untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Karena keterbatasan pemerintah dalam kemampuan personal dan penguasaan informasi. Sehingga, penguatan stakeholders yg merasakan dampak kerusakan lingkungan dan sumberdava alam perlu dilakukan. Termasuk menggali nilai-nilai setempat yang sering disebut kearifan lokal (local wisdom) untuk dijadikan pendukung pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.

1.2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan menelaah sejauh mana kearifan lokal dapat mendukung pengelolaan sumberdaya alam serta melihat kemungkinan membangun model untuk melaksanakan hal tersebut.

1.3. Metode Penulisan

Penulisan dilakukan secara diskriptif dengan menggunakan sumber pustakan dan sumber lain yang relevan.

II. KEARIFAN LOKAL

2.1. Pembangunan dan Kearifan Lokal

Pembangunan sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan pembaharuan yang terencana dan dilaksanakan dalam tempo yang relatif cepat, tidak dapat dipungkiri telah membawa kita pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kecanggihan sarana komunikasi, dan sebagainya. Akan tetapi, pada sisi yang lain, pembangunan yang hanya dipandu oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan keamanan, yang dalam kenyataannya telah meningkatkan kesejahteraan sebagian dari keseluruhan kehidupan masyarakat, telah pula menciptakan jarak yang lebar antara si kaya dan si miskin, antara kecanggihan dan keterbelakangan.

Oleh karena itu, penyimakan yang cermat dan seksama terhadap masalah-masalah budaya yang muncul mengiringinya merupakan suatu hal yang sama sekali tak boleh diabaikan. Dalam hal ini kebudayaan merupakan bagian yang fundamental dari setiap orang serta masyarakat, dan karena itu pembangunan yang tujuan akhirnya diarahkan bagi kepentingan manusia harus memiliki dimensi kebudayaan (Anwar, 2008).

Kebudayaan dan kearifan lokal sangat erat hubungannya dengan masyarakat, maknanya bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kebudayaan dapat dipandang sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic.

Selain itu, kebudayaan dapat diartikan pula sebagai suatu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Kearifan lokal sering diidentikkan dengan local wisdom, atau yang lebih tepat local knowledge. Kearifan lokal idealnya lebih pas disebut penemuan/temuan tradisi (invention of tradition). Hal ini dapat diuraikan bahwa invented tradition sebagai seperangkat aksi atau tindakan yang biasanya ditentukan oleh aturan-aturan yang dapat diterima secara jelas atau samar-samar maupun suatu ritual atau sifat simbolik, yang ingin menanamkan nilai-nilai dan norma-norma perilaku tertentu melalui pengulangan, yang secara otomatis mengimplikasikan adanya kesinambungan dengan masa lalu. Dalam hal ini yang dipentingkan adalah bagaimana kearifan lokal dapat memberikan kebermanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal seluas-luasnya yang menjadi pendukung kebudayaan setempat.

Diantara fenomena atau wujud kebudayaan, yang merupakan bagian inti kebudayaan adalah nilai-nilai dan konsep-konsep dasar yang memberikan arah bagi berbagai tindakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila masalah ini menjadi agenda pembicaraan yang tidak henti-hentinya, terutama di tengah masyarakat yang sedang berkembang karena kebudayaan dalam keseluruhannya akan terkait juga dengan identitas masyarakat yang menghasilkannya. Masalah itu bahkan menjadi begitu penting jika dikaitkan dengan dan dimasukkan dalam perspektif membangun suatu daerah secara komprehensif.

Menggali dan menanamkan kembali kearifan lokal secara inheren dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai budaya daerahnya sendiri sebagai bagian upaya membangun identitas suatu daerah, yang memiliki korelasi menciptakan langkah-langkah strategis dan nyata dalam memberdayakan dan mengembangkan potensi (sosial, budaya, ekonomi, politik dan keamanan) daerah secara optimal serta sebagai filter dalam menyeleksi berbagai pengaruh budaya dari luar.

Secara umum budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah, yang unsur-unsurnya adalah komunitas masyarakat yang tinggal di daerah itu. Dalam konteks desentralisasi/otonomi daerah, budaya lokal merupakan kekuasaan dan potensi riil yang dimiliki suatu daerah sebagai aset daerah yang mendorong pengembangan dan pembangunan daerah. Selanjutnya dalam usaha membangun daerah perlu dilakukan pemberdayaan budaya lokal yang mendukung penyusunan strategi budaya atau rumusan rencana kegiatan budaya di daerah sebagai landasan daerah di bidang budaya.

Budaya lokal dan desentralisasi adalah hubungan fungsional yang timbal balik, satu sisi budaya lokal sebagai potensi sosial budaya yang memberikan bahan kepada daerah untuk bisa digarap dan dimanfaatkan dan dari sisi desentralisasi daerah mempunyai kewenangan untuk mengolah potensi sosial budaya.

2.2. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal

Tidak dapat dihindari bahwa pada saat ini sedang terjadi pertarungan dalam pengelolaan sumberdaya alam. Bumi Indonesia, mempunyai sumberdaya alam yang sangat kaya menjadi ajang pertarungan dan upaya berbagai pihak untuk menguasai dan mengelolanya.Masing-masing pihak dengan berbagai argumen menawarkan pendekatan program yang muaranya adalah adanya akses yang lebih bebas untuk menguasai bahkan memilikinya.

Masyarakat adat yang tinggal di beberapa kawasan yang tadinya mempunyai potensi sumberdaya alam terkadang hanya menjadi penonton pertarungan-pertarungan tadi. Bahkan sudah menjadi obyek dalam program pengeloaan sumberdaya alam dengan dalih pengembangan masyarakat sekitar hutan dan sebagainya. Jika sudah demikian situasinya apa yang harus dilakukan oleh ma-syarakat adat dalam mempertahankan eksistensinya sebagai komunitas yang mempunyai hak dan kontrol atas sumberdaya alam berdasar kearifan local atau kearifan tradisionalnya?

Pertanyaan ini mengandung makna refleksitas yang sangat dalam. Artinya sebelum menjawab itu masih ada pertanyaan lain sebelum pertanyaan itu ialah, Adakah kearifan lokal dalam hal pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki oleh leluhur atau masih adakah di antara kita yang mau mempertahankannya? Ataukah kita sendiri justru yang sudah menghancurkannya? Pertanyaannya ini juga berarti dibutuhkan suatu pemahaman, pencerahan bahkan pembelajaran kembali tentang kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sehingga harus ada langkah yang sinergis, konsep yang jelas serta kemampuan dan pengetahu-an untuk dapat membuktikannya. Tanpa sinergitas tidak akan ada hasil yang sinergis.

Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka. Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya.

Sebagian dari masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun solidaritas di antara komunitas-komunitas masyarakat adat, dan juga mengorganisasikan dukung-an politis dan teknis dari pihak-pihak luar. Masyarakat adat dilindungi UUD 1945 dan diatur dalam beberapa instrumen internasional yang mengharuskan negara mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak individual (hak asal-usul menurut penjelasan (Pasal 18, UUD 45) yang sudah diamandemen.

Cara bekerja mereka dalam menjalankan tanggung jawabnya tidak tunggu komando,tidak menunggu Surat Keputusan baru mau bekerja, tidak menunggu Surat Perintah Tugas baru mau menjalankan tugasnya. Kewajiban menjaga dan memelihara alam tidak mutlak hanya berlaku dalam lembaga saja akan tetapi semua komponen yang ada dalam masyarakat .Di sinilah letak perbedaan antara kebijakan yang direncanakan oleh lembaga formal dan masyarakat adat dengan kearifan lokalnya dalam pemanfaatan sumberdaya alamnya.

Yang menjadi pergulatan saat ini adalah bagaimana mengembalikan kemampuan dan otoritas Masyarakat Adat/Kearifan Lokal untuk merencanakan, mengatur, mengawasi serta mengelolah Sumber-sumber daya Alamnya secara demokratis sehingga mampu mensejahterakan masyarakatnya sendiri. Pengembangan Kapasitas Lokal dibidang perekonomian, politik, sosial maupun budaya mempunyai arti sangat penting dimana hal-hal tersebut diatas sangat erat berkaitan satu sama lain.

Adalah merupakan perenungan dan perjuangan bahwa apa yang kita lakukan dalam menggali, mengkaji akan kearifan-kearifan itu serta peran kelembagaan tradisional bukan hanya sekedar revitalisasi atau refungsionalisasi, tetapi juga adalah bagaimana menata kembali kelembagaan/pranata sosial tradisional tadi dengan memperhatikan kondisi yang ada pada saat ini. Disamping itu dikalangan masyarakat adat sendiri perlu adanya pembelajaran, pencerahan dalam upaya memperjuangkan kearifan Lokal untuk dapat diakomodasi dalam kebijakan pemerintah menyangkut Pengelolaan Sumberdaya alam, agar tidak terjadi benturan kepentingan disana.

Sinergitas dari seluruh kekuatan sosial masyarakat sangat dibutuhkan selain konsep yang jelas dan terukur. Air yang yang menetes apabilah disatukan akan menjadi sungai yang besar dan mengalir mengikuti lekukan kaki gunung serta ngarai yang dalam menuju muara yang besar, danau ataupun samudera luas.

Perjalanan kita masih panjang dan membutuhkan komitmen yang kuat dan tulus dari kita untuk melakukannya oleh karenanya memerlukan semacam model yang dapat dijadikan rujukan dalam menerapkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam kita sehingga terwujud pengelolaan yang lestari dalam arti dapat dimanfaatkan terus tanpa kehilangan fungsinya, baik secara ekonomis maupun secara ekologis.

2.3. Merasionalkan Kearifan Lokal

Inti permasalahan pengelolaan sumberdaya alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Konsep sentral dalam ekologi disebut ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan alam lingkungannya (Soemarwoto, 1986).

Menurut pengertian di atas, suatu ekosistem terdiri dari komponen ekologi yang bekerja secara teratur sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Ekosistem terbentuk oleh komponen sumber daya alam hayati maupun non hayati pada suatu ruang dan tempat, yang berinteraksi dan membentuk kesatuan yang teratur dan saling mempengaruhi, sehingga secara terintegrasi membentuk suatu sistem kehidupan dalam alam semesta ini. Cara untuk memahami masalah lingkungan hidup seperti ini dikenal sebagai pendekatan ekosistem (ecosystem approach).

Dalam kaitan ini, manusia adalah komponen makhluk hidup yang paling sentral dan krusial, karena manusia adalah bagian dari unsur makhluk hidup yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain seperti satwa dan tetumbuhan; manusia memiliki hati nurani, dianugerahi kemampuan untuk berpikir, berkehendak, bersikap, berbicara, maupun bertindak dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Dalam interaksinya, manusia mengamati dan melakukan adaptasi serta memperoleh pengalaman, dan kemudian mempunyai wawasan tertentu tentang lingkungan hidupnya. Wawasan manusia terhadap lingkungannya inilah yang disebut sebagai citra lingkungan (enviromental image), yang menggambarkan persepsi manusia tentang struktur, mekanisme, dan fungsi lingkungannya, juga interkasi dan adaptasi manusia termasuk respons dan reaksi manusia terhadap lingkungannya. Intinya, citra lingkungan memberi petunjuk tentang apa yang dipikirkan dan diharapkan manusia dari lingkungannya, baik secara alamiah maupun sebagai hasil tindakannya, dan tentang apa yang patut atau tidak patut dilakukan terhadap lingkungannya. Pola berpikir inilah kemudian membentuk etika lingkungan (environmental ethic) dalam kehidupan manusia.

Dari satu sisi, citra lingkungan dapat didasarkan pada ilmu pengetahuan seperti terpola dalam masyarakat ilmiah di negara-negara maju, dengan alam pikirnya yang bercorak rasionalistik dan intelektualistik. Namun, dari sisi lain citra lingkungan lebih dilandasi oleh sistem nilai dan religi seperti berkembang dalam alam pikir masyarakat yang masih sederhana dan bersahaja di negara-negara sedang berkembang. Karena itu, yang disebut pertama dikenal sebagai citra lingkungan masyarakat modern, sedangkan yang disebut terakhir dikenal sebagai citra lingkungan masyarakat tradisional (Nurjaya, 2008).

Citra lingkungan masyarakat tradisional, seperti yang berkembang dalam masyarakat di negara-negara sedang berkembang lebih bercorak magis-kosmis. Menurut alam pikir magis-kosmis, manusia ditempatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alam lingkungannya; manusia dipengaruhi dan mempengaruhi serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan lingkungannya, sehingga wawasannya bersifat menyeluruh, holistik, dan komprehensif.

Corak wawasan holistik membangun kesadaran bahwa kesinambungan hidup manusia sangat tergantung pada kelestarian fungsi dan keberlanjutan lingkungannya. Lingkungan harus diperlakukan dan dimanfaatkan secara bijaksana dan bertanggungjawab sesuai dengan daya dukung (carrying capacity) dan kemampuannya agar tidak menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia. Hal ini karena hubungan manusia dengan lingkungannya bukanlah merupakan hubungan yang bersifat eksploitatif, melainkan interaksi yang saling mendukung dan memelihara dalam keserasian, keseimbangan, dan keteraturan yang dinamis.

Citra lingkungan seperti digambarkan di atas senada dengan citra lingkungan yang berpangkal dari alam pikir masyarakat hukum adat yang bercorak religio-magis. Masyarakat hukum adat mengidentifikasi dirinya sebagai bagian yang terintegrasi dengan alam semesta dalam hubungan yang saling terkait, tergantung, dan saling mempengaruhi. Yang paling utama adalah bagaimana menciptakan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, sehingga tercipta suasana harmoni antara manusia dengan lingkungannya. Jadi, secara bersahaja dapat dikatakan bahwa citra lingkungan manusia Indonesia terbentuk dan terbina dari citra lingkungan masyarakat hukum adat.

Secara empiris dapat dicermati bahwa citra lingkungan masyarakat hukum adat sering tampaknya tidak rasional, bersifat mistis, karena selain bertalian dengan kehidupan di alam nyata (skala) juga erat kaitannya dengan pemeliharaan keseimbangan hubungan dalam alam gaib (niskala). Namun demikian, citra lingkungan tradisional tidak berarti menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup, tetapi justru menciptakan sikap dan perilaku manusia yang serba religius dan magis terhadap lingkungannya, dalam bentuk praktik-praktik pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dan bertanggungjawab. Inilah esensi dan ekspresi dari kearifan masyarakat hukum adat terhadap lingkungan hidupnya.

Kearifan lingkungan masyarakat adat pada hakikatnya berpangkal dari sistem nilai dan religi yang dianut dalam komunitasnya. Ajaran agama dan kepercayaan masyarakat lokal menjiwai dan memberi warna serta mempengaruhi citra lingkungannya dalam wujud sikap dan perilaku terhadaap lingkungannya. Hakikat yang terkandung di dalamnya adalah memberi tuntunan kepada manusia untuk berperilaku yang serasi dan selaras dengan irama alam semesta, sehingga tercipta keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya.

Kendatipun sering tampak tidak rasional dan tidak logis, tetapi secara nyata perilaku terhadap alam dengan pola-pola tindak yang bercorak mistis dan magis tersebut menciptakan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Perilaku masyarakat yang menetapkan tempat-tempat tertentu di kawasan sungai, sumber air, danau, bukit, gunung, hutan, pohon besar, pantai, laut, dll. sebagai tempat yang angker, keramat, sakral, merupakan strategi yang efektif untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati maupun non hayati dari tindakan negatif manusia, sehingga fungsi hidro-orologis dari hutan, sungai, danau, sumber air dan penyedia sumber daya genetis bagi kehidupan subsisten manusia tetap terjaga secara berkelanjutan.

Menurut alam pikir masyarakat adat yang bercorak religius-magis, alam semesta (jagadhita) ini dihuni oleh roh-roh yang bertugas menjaga keseimbangan struktur, mekanisme, dan irama alam. Jika perilaku manusia menjadi serakah, merusak keseimbangan alam, atau sudah tidak akrab dan selaras lagi dengan irama alam, maka akan terjadi gangguan, ketidakselarasan, dan kegoncangan dalam alam semesta, dalam wujud gempa bumi, gunung meletus, wabah penyakit, angin topan, banjir, kekeringan, badai, tanah longsor, kebakaran, sambaran petir, dll. sebagai pengejawantahan dari kemarahan roh-roh penjaga alam tersebut.

Fenomena alam seperti di atas tentu dapat dipahami menurut alam pikir modern, karena secara ilmiah malapetaka tersebut wajar terjadi akibat dari perlakuan dan perilaku manusia yang buruk, tidak selaras, mencemari, atau merusak lingkungan hidup sehingga menimbulkan kegoncangan irama alam semesta.

Secara empiris pola kepercayaan masyarakat adat seperti di atas mampu dan efektif untuk mengendalikan perilaku manusia yang cenderung serakah untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam secara semena-mena. Karena itu, sungguh menjadi tidak bijaksana bila ada sebagian orang yang selalu mencela dan mendeskreditkan pola pikir dan tindak masyarakat adat yang secara sadar mempertahankan nilai, religi, tradisi, dan norma-norma hukum adat untuk menjaga keseimbangan magis dan keteraturan sosial dalam lingkungan komunitasnya. Justru kita semestinya perlu empati dan belajar dari pola pikir dan pola tindak masyarakat adat dalam memperlakukan dan memanfaatkan alam lingkungannya, agar kinerja pengelolaan sumber daya alam dalam pembangunan lebih bernuansa manusiawi (Nurjana, 2008).

III. KEARIFAN MASYARAKAT DAYAK MERATUS SEBAGAI MODEL PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM LESTARI

3.1. Pegunungan Meratus

Pegunungan Meratus merupakan kawasan hutan alami yang letaknya membentang dari arah Tenggara sampai Utara berbatasan dengan provinsi Kalimantan Timu dan diperkirakan luasnya lebih dari sejuta hektar. Seperti umumnya kawasan pegunungan, kawasan ini termasuk ekosistem yang ringkih (fragile ecosystem) dan juga merupakan ecological sensitive area, yang menuntut ekstra hati-hati dalam pembangunan kawasan (PKPA III, 2006).

Lanskap Pegunungan Meratus berupa daerah berbukit-bukit yang sangat beragam dari sedang-terjal-sangat terjal dan beragam pula formasi ekosistem yang membentuknya. Sebagian besar kawasannya masih ditutupi oleh hutan alami mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi yang didominasi oleh formasi hutan campuran dipterocarpaceae perbukitan bawah-atas dan hutan hujan pegunungan.

Secara administratif, kawasan ini berada pada 10 dari 13 provinsi di Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjar, Tanah Laut, Tanah Laut, dan Pulau Laut. Sebagian kecil wilayah yang lain masuk dalam wilayah Kalimantan Timur.

Pegunungan Meratus merupakan bentangan pegunungan yang memiliki beberapa puncak gunung yakni Gunung Besar/Halau-halau Laki (1.892 m), Gunung Kilai (1.640 m), Gunung Batu Berangkup (1.154 m), Gunung Sangsarahim (1.153 m), Gunung Besar Bini (1.760 m), Gunung Panginangan (1.450 m) serta gunung-gunung lainnya yang berjumlah sekitar 28 gunung. Pegunungan ini mewarisi nilai keragaman hayati yang sangat tinggi dan penting secara lokal, regional, maupun internasional.

3.2. Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah

Hutan merupakan bagian dari lingkaran kehidupan masyarakat Dayak Meratus, seperti juga tanah, air, ladang, palawija, dan makhluk hidup di sekitarnya. Memnbicarakan hutan dan sumberdaya lain dalam konteks masyarakat dayak tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang ”tanah”. Dalam masyarakat dayak meratus, tanah adalah asal muasal manusia, sehingga ia mendapat penghormatan yang tinggi dan merupakan harta kekayaan yang tidak bisa diperlakukan secara sembarangan. Hubungan ini menciptakan tatacara tertentu untuk mencapai keseimbangan hidup untuk mencapai keseimbangan hidup dalam interaksi manusia dengan alamnya, yang oleh masyarakat dayak Meratus disebut sebagai ”Aruh”(PKPA III, 2006).

Memiliki tanah yang luas merupakan anugerah bagi Masyarakat Meratus. Mereka mengandalkan sumberdaya alam setempat dan mengambil secukupnya yang mereka butuhkan. Karena itu setiap umbun memiliki jatah tanah masing-masing enam payah (lebih kurang tiga hektar) tanah dan jika perlu dan mampu boleh mengelola lebih dari itu.

Sistem kepemilikan tanah masyarakat Dayak Meratus didasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan dalam aturan adat tanpa menggunakan bukti tertulis. Jadi meskipun tanah tersebut secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat Dayak Meratus, tidak satu pun dari mereka memiliki surat kepemilikan tanah. Batas-batas tambit (kepemilikan tanah) yang digunakan adalah penanaman tanaman keras seperti karet atau kayu manis, rumpun bambu, atau kayu lurus, batang pinang, dan sungai. Penentuan batas ini merupakan kesepakatan antar pemilik-pemilik lahan yang berbatasan langsung sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari.

Secara garis besar, sistem kepemilikan lahan digolongkan berdasarkan pewarisan, perkawinan, jual beli, dan sistem sewa. Berdasarkan pewarisan, pembagian tanah yang dilakukan oleh orangtua kepada anak-anaknya lebih melihat kepada seberapa besar kemampuan masing-masing anak mampu mengelola lahan , tanpa membedakan jenis kelamin.

Melalui perkawinan, kepemilikan tanah dapat juga diberikan apabila salah satu warga menikah dengan orang luar dan memilih untuk tetap tinggal dalam kawasan balai tersebut, maka kepadanya diberikan izin untuk mengelola tanah dalam wilayah tersebut.

Jual beli juga menjadi salah satu mekanisme yang dikenal oleh masyarakat dayak Meratus dimana jual beli bisa dilakukan tetapi sebatas hanya antar masyarakat dayak yang tinggal dalam satu balai. Sedangkan sewa menyewa lahan harus dengan persetujuan Kepala Padang dan hanya boleh ditanami palawija atau tanaman berjangka pendek lainnya. Syarat pembayaran sewa adalah bagi hasil atas panenan yang diperoleh penyewa dengan perbandingan satu bagian untuk pemilik tanah dan tiga bagian untuk penyewa. Kepemilikan tanah bisa menjadi hilang apabila si pemilik tanah meninggal dunia, tanah dihumai oleh orang lain karena pemilik lama meninggalkan balai dan lahan atau tanahnya tidak ditanami tanaman keras, dan tentu saja jika tanah tersebut dijual.

Masyarakat dayak Meratus mengenal perbedaan bentuk permukaan bumi, terutama berkaitan dengan pembagian peruntukan pengelolaan lahan. Berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam suatu balai, wilayah adat dalam satu balai dibagi menjadi beberapa kelompok penggunaan lahan. Sebagian besar dari kawasan adat merupakan katuan (hutan) larangan. Hutan ini tidak boleh digunakan untuk bahuma (bertanam) karena dipercayai sebagai kediaman leluhur masyarakat balai. Katuan merupakan kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh ditebang, tetapi hasil hutan selain kayu masih bisa diambil oleh masyarakat. Katuan larangan ini letaknya di gunung-gunung pada ketinggian diatas 700 meter dari permukaan laut dan merupakan daerah perlindungan. Selain bagi tumbuhan dan hewan, di dalamnya juga sebagai daerah penyedia sumber air bagi masyarakat setempat.

Selain katuan larangan ada pula katuan adat atau hutan adat. Hutan ini merupakan milik adat yang sebagian bisa dibuka untuk pahumaan dan masyarakat boleh memanfaatkan kayu di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan membangun rumah dan kayu bakar. Kawasan ini juga bisa ditanami tanaman perkebunan atau kayu keras oleh semua masyarakat di dalam balai, setelah mereka tidak bahuma di situ. Bagian katuan adat yang semacam ini disebut dengan jurungan atau wilayah bekas pahumaan yang ditinggalkan dan suatu waktu akan dibuka kembali.

Masyarakat Dayak Meratus juga mengenal katuan keramat yang merupakan tempat pemakaman bagi leluhur. Kawasan ini tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun selain makam. Katuan keramat ini biasanya terletak di gunung atau munjal.

Pembagian lainnya adalah kawasan kebun gatah (karet) dan ladang. Kebun gatah adalah kawasan yang khusus ditanami karet untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat setempat, sedangkan ladang adalah kawasan yang ditanami dengan tanaman jangka pendek (padi, cabe, mentimun, palawija, dan sebagainya). Ladang biasanya dibuka di daerah taniti atau datar.

Hanya sebagian kecil wilayah adat berupa kampung yang merupakan daerah permukiman dengan luas lebih kurang dua hektar, termasuk di dalamnya balai adat. Kampung biasanya terletak di datar (lembah) ataupun taniti yang merupakan daerah yang relatif landai.

Bagi Masyarakat Dayak Meratus, mengetahui daerah-daerah yang boleh dan tidak boleh dikelola merupakan suatu keharusan, agar tidak ada salah pengambilan wilayah kelola dan untuk menghindari kutuk dari leluhur mereka. Dalam wilayah adat mereka, pengaturan pemanfaatan lahan ini ditangani oleh seorang Kepala Padang yang secara kelembagaan berada di bawah Balian (Kepala Adat).

Pemilihan daerah pahumaan tidak boleh dilakukan secara sembarangan tetapi ada perhitungan-perhitungan khusus menurut kearifan mereka, mengingat ladang merupakan sumber pangan yang penting bagi kehidupan masyarakat dayak. Pemilihan lahan yang kurang tepat akan mempengaruhi hasil panen. Pertemuan untuk memilih lahan bisa berlangsung berbulan-bulan dengan memperhitungkan banyak hal dengan cermat misalnya kemiringan lahan, kesuburan tanah dengan indikator berupa warna atau jenis tumbuhan tertentu sebagai penciri.

Sebagai masyarakat peladang, orang dayak yang sudah sangat lama mendiami pegunungan meratus memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang musim kemarau dan musim hujan. Pengetahuan local spesific ini sangat menentukan irama kehidupan orang dayak yang terus bergerak mengikuti perubahan musim. Ketika musim memasuki kemarau, aktivitas masyarakat mulai disibukkan dengan kegiatan pengolahan tanah seperti menetapkan lahan, menebas dan menebang pohon. Sedangkan saat musim kemarau beralih kemusim hujan, proses pengolahan tanah harus sudah selesai karena harus mulai menanam padi.

Ketergantungan pertanian kepada musim yang sangat tinggi inilah yang membuat mereka berhati-hati sekali dalam membaca perubahan musim. Ketika proses pengolahan tanah terlambat sampai memasuki musim hujan maka perladangan akan mengalami kegagalan, sebab proses pembakaran tidak dapat dilakukan. Kalau lahan tidak bisa terbakar, berarti mereka tidak bisa menugal.

Dalam menghadapi hambatan alam dalam berladang sekaligus menjaga katuan adat, masyarakat dayak meratus mengembangkan perladangan ”gilir balik” atau biasa yang dikenal sebagai perladangan berpindah. Setelah membuka payah (ladang) dengan menebang dan membakar, mereka akan menanaminya dengan padi atau palwija satu hingga tiga kali tanam untuk mengatasi ketidaksuburan tanah dan menghindari erosi. Mereka kemudian akan kembali ke payah (ladang) yang dibuka pertama kali untuk memberi waktu pemulihan kesuburan dan tumbuhnya pepohonan setelah 10 hingga 15 tahun.

3.3. Kedudukan Hutan dalam Masyarakat Dayak Meratus

Kedudukan hutan sebagai nafas kehidupan masyarakat adat Dayak Meratus bertimbal balik dengan kesadaran mereka menjaga dan memelihara hutan dengan baik. Hutan menjadi landasan ideologi, sosial, dan sekaligus sumber penunjang perekonomian mereka. Mereka percaya bahwa Jubata Duwata (tuhan) dalam sistem kepercayaan masyarakat dayak Meratus akan mengutuk mereka yang menghancurkan hutan. Sehingga dalam Dayak Meratus, manusia dan hutan adalah satu kesatuan yang saling memberikan perlindungan.

Pemanfaatan hutan dan isinya diatur dalam hukum adat yang mereka sepakati, bahkan diberlakukan sanksi adat bagi pelanggarnya yang diputuskan oleh Kepala Wilayah (Damang). Aturan ini tergambar dalam sanksi adat bagi mereka yang menebang pohon dengan sembarangan atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain di seluruh wilayah adat Pegunungan Meratus. Menebang pohon buah-buahan didenda oleh adat dan dibayarkan kepada yang bersangkutan. Menebang pohon madu didenda 10 sampai 15 tahil, dituntut oleh hak waris, dan denda diserahkan kepada Kepala Adat. (satu tahil setara dengan satu piring kaca, jika dirupiahkan dihitung berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat).

Menebang pohon damar didenda oleh semua masyarakat yang termasuk wilayahnya, denda diserahkan ke adat. Menebang pohon lalu menimpa pohon buah-buahan milik orang lain dikenakan denda yang dibayarkan sesuai dengan kerugian atas robohnya pohon buah tersebut. Menebang pohon lalu menimpa rumah/pondok orang lain diminta ganti rugi. Membakar ladang dan apinya merambat ke ladang/kebun orang lain didenda sesuai dengan kerugian atas kebun tersebut.

Terdapat lima prinsip dasar yang bisa dicermati dalam budaya dayak Pegunungan Meratus yaitu keberlanjutan, kebersamaan, keanekaragaman hayati, subsisten, dan kepatuhan kepada hukum adat. Bila kelima prinsip ini dilaksanakan secara konsisten maka akan menghasilkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mencakup secara ekonomis bermanfaat, secara ekologis tidak merusak, dan secara budaya menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

IV. KESIMPULAN

1. Paradigra lama dalam mengatasi masalah sumber daya alam dan lingkungan yang hanya mengandalkan mekanisme pasar dan intervensi pemerintah untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena keterbatasan pemerintah dalam kemampuan personal dan penguasaan informasi. Sehingga, penguatan stakeholders yg merasakan dampak kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam perlu dilakukan. Termasuk menggali nilai-nilai setempat yang sering disebut kearifan lokal (local wisdom) untuk dijadikan pendukung pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.

2. Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat dan mendapatkan insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka. Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya.

3. Masyarakat Dayak Meratus merupakan satu model kearifan lokal yang dapat mendukung pengelolaan sumberdaya alam secara lestari dan merupakan satu dari banyak kearifan masyarakat dayak dan masyarakat Indonesia lainnya dalam mengelola lingkungannya. Terdapat lima prinsip dasar yang bisa dicermati dalam budaya Dayak Pegunungan Meratus yaitu keberlanjutan, kebersamaan, keanekaragaman hayati, subsisten, dan kepatuhan kepada hukum adat. Bila kelima prinsip ini dilaksanakan secara konsisten maka akan menghasilkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mencakup secara ekonomis bermanfaat, secara ekologis tidak merusak, dan secara budaya menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Wahyudi K, 2008. Perspektif Globalisasi, Ekonomi dan Kearifan Lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur. Makalah pada Dialog Interaktif Hari Jadi Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.

Nurjaya I Nyoman, 2008. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. Makalah dalam Temu Kerja Dosen Sosiologi Hukum, Antropolog Hukum, dan Hukum Adat Fakultas Hukum Se-Jawa Timur, Kerjasama Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Brawijaya dengan HuMa Jakarta,tanggal 22 – 23 Pebruari 2006 di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III, 2006. Pola Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Berbasis Pengetahuan dan Kearifan Lokal (Local Wisdom) di Kalimantan. Lembaga Administrasi Negara, Samarinda.

Soemarwoto Otto, 1986. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Gadjahmada University Press, Yogyakarta.

PENCEMARAN AKIBAT LIMBAH PETERNAKAN DAN PENANGANANNYA

2009-05-03T21:09:00.000-07:00

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan produk peternakan. Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat di perdesaaan di Indonesia. Namun demikian, sebagaimana usaha lainnya, usaha peternakan juga menghasilkan limbah yang dapat menjadi sumber pencemaran. Oleh karena itu, seiring dengan kebijakan otonomi, maka pemgembangan usaha peternakan yang dapat meminimalkan limbah peternakan perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kenyamanan permukiman masyarakatnya. Salah satu upaya kearah itu adalah dengan memanfaatkan limbah peternakan sehingga dapat memberi nilai tambah bagi usaha tersebut.

Kebijakan otonomi daerah perlu diantisipasi oleh aparat pemerintah daerah, khususnya di kabupaten/kota yang menjadi ujung tombak pembangunan, sehingga kabupaten/kota dapat berbenah diri dalam menggali segala potensi baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia. Dengan demikian potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kebanyakan masyarakat yang berada di pedesaan semuanya menyatu dengan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pertanian secara luas kerena memang itulah keahlian mereka yang dapat digunakan untuk mempertahankan kehidupannya. Tidak heran seorang petani selain mengolah sawahnya, mereka juga memelihara ternak misalnya ternak bebek, ayam kampung atau yang sering dikenal ayam buras, ada juga yang memelihara domba, kambing, sapi ataupun kerbau.

Dilain pihak krisis ekonomi yang telah melanda bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, dimana betapa rapuhnya pondasi perekonomian yang tidak dilandasi oleh potensi sumber daya lokal.

Sejauh ini kebijakan pemerintah yang lebih berorentasi pada sistem pertanian konvensional di mana banyak mengandalkan input produksi seperti pupuk organik ataupun pestisida dalam jumlah tinggi untuk memacu target produksi. Dalam kenyataan hal tersebut justru telah memberikan dampak negatif terhadap ekosistem lahan pertanian yang ada sehingga lambat laun akan menurunkan produktivitas pertanian dan akibatnya akan berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan petani. Namun pada kenyataannya sektor pertanian ternyata telah mampu menunjukan ketangguhannya dalam mengahadapi badai krisis.

Negara kita adalah negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor pertanian, namun rata-rata kepemilikan penduduk atas lahan pertanian kurang dari 0,3 hektar, terutama di pulau Jawa. Dari kondisi kepemilikan lahan yang sempit ditambah dengan sistem pertanian yang masih mengandalkan input produksi tinggi menyebabkan petani berada dalam lingkaran kemiskinan yang tiada putus-putusnya. Petani dengan pendapatan rendah tidak akan mampu menabung, meningkatkan pendidikan dan keterampilan apalagi meningkatkan investasinya guna meningkatkan produksi.

Dalam keterbatasan yang dilematis tersebut diperlukan jalan keluar yang bijaksana dengan membangun paradigma baru, yaitu sistem pertanian yang berwawasan ekologis, ekonomis dan berkesinambungan, ini sering juga disebut sustainable mix farming atau mix farming.

Sistem mix-Farming, ini diarahkan pada upaya memperpanjang siklus biologis dengan mengoptimalkan pemanfaatan hasil samping pertanian dan peternakan atau hasil ikutannya, dimana setiap mata rantai siklus menghasilkan produk baru yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga dengan sistem ini diharapkan pemberdayaan dan pemanfaatan lahan marginal di seluruh daerah (kabupaten/kota) dapat lebih dioptimalkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal kecukupan pangan dengan cara mengembangkan sistem pertanian yang terintegrasi misalnya tanaman pangan pakan dan ternak, juga dapat memanfaatkan hasil samping atau hasil ikutan peternakan seperti kompos (manure), dimana dapat digunakan sebagai bahan baku pupuk organik dan limbah pertaniannya dapat dipakai sebagai pakan ternak.

Sehubungan hal tersebut di atas konsep pertanian masa depan harus dirumuskan secara komprehenship, dimana dapat mengantisipasi berbagai tantangan, seperti pasar global dan otonomi daerah, salah satu model yang dapat mengantisipasi tantangan pasar global adalah pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan (sustainable mixed –farming) dengan berbagai industri peternakan. Bagi masyarakat pedesaan ternak-ternak seperti kerbau, sapi potong, sapi perah, kambing, domba, itik, bebek ataupun ayam buras memilki peranan strategis karena ternak-ternak tersebut dapat digunakan sebagai tabungan hidup, sumber tenaga kerja bagi ternak kerbau dan sapi potong. Ternak juga dapat dipakai sebagai penghasil pupuk organik dimana sangat baik untuk meningkatkan produksi pertanian, selain itu ternak juga dapat dijadikan dalam meningkatkan status sosial.

Dalam presfektif ekonomi makro, peternakan merupakan sumber pangan yang berkualitas, misalnya daging ataupun susu merupakan bahan baku industri pengolahan pangan, di mana dapat menghasilkan abon, dendeng, bakso, sosis, keju, mentega ataupun krim dan juga dapat menghasilkan kerajinan-kerajinan kulit tanduk ataupun tulang. Jadi dari semua kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pertanian dan peternakan dapat menciptakan lapangan kerja. Pembangunan pertanian dalam konteks otonomi daerah yang disesuaikan dengan permintaan pasar global sehingga pengembangan sistem pertanian terpadu sangatlah menjanjikan, meskipun tetap harus memperhatikan aspek agro ekosistem wilayah dan sosio kultur masyarakatnya (Sofyadi, 2005).

Selama ini banyak keluhan masyarakat akan dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan karena sebagian besar peternak mengabaikan penanganan limbah dari usahanya, bahkan ada yang membuang limbah usahanya ke sungai, sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Limbah peternakan yang dihasilkan oleh aktivitas peternakan seperti feces, urin, sisa pakan, serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran yang memicu protes dari warga sekitar. Baik berupa bau tidak enak yang menyengat, sampai keluhan gatal-gatal ketika mandi di sungai yang tercemar limbah peternakan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka upaya mengatasi limbah ternak yang selama ini dianggap mengganggu karena menjadi sumber pencemaran lingkungan perlu ditangani dengan cara yang tepat sehingga dapat memberi manfaat lain berupa keuntungan ekonomis dari penanganan tersebut. Penanganan limbah ini diperlukan bukan saja karena tuntutan akan lingkungan yang nyaman tetapi juga karena pengembangan peternakan mutlak memperhatikan kualitas lingkungan, sehingga keberadaannya tidak menjadi masalah bagi masyarakat di sekitarnya.

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menelaah lebih jauh tentang pencemaran yang diakibatkan oleh limbah usaha peternakan serta upaya penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

1.3. Metode Penulisan

Penulisan dilakukan secara diskriptif dengan mengambil bahan dari pustakan maupun dari sumber lain yang berkaitan dengan judul makalah.

II. LIMBAH TERNAK

2.1. Jenis Limbah Usaha Peternakan

Limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan produk ternak, dan sebagainya. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair seperti feses, urine, sisa makanan, embrio, kulit telur, lemak, darah, bulu, kuku, tulang, tanduk, isi rumen, dan lain-lain (Sihombing, 2000). Semakin berkembangnya usaha peternakan, limbah yang dihasilkan semakin meningkat.

Total limbah yang dihasilkan peternakan tergantung dari species ternak, besar usaha, tipe usaha dan lantai kandang. Kotoran sapi yang terdiri dari feces dan urine merupakan limbah ternak yang terbanyak dihasilkan dan sebagian besar manure dihasilkan oleh ternak ruminansia seperti sapi, kerbau kambing, dan domba. Umumnya setiap kilogram susu yang dihasilkan ternak perah menghasilkan 2 kg limbah padat (feses), dan setiap kilogram daging sapi menghasilkan 25 kg feses (Sihombing, 2000).

Menurut Soehadji (1992), limbah peternakan meliputi semua kotoran yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha peternakan baik berupa limbah padat dan cairan, gas, maupun sisa pakan. Limbah padat merupakan semua limbah yang berbentuk padatan atau dalam fase padat (kotoran ternak, ternak yang mati, atau isi perut dari pemotongan ternak). Limbah cair adalah semua limbah yang berbentuk cairan atau dalam fase cairan (air seni atau urine, air dari pencucian alat-alat). Sedangkan limbah gas adalah semua limbah berbentuk gas atau dalam fase gas.

Pencemaran karena gas metan menyebabkan bau yang tidak enak bagi lingkungan sekitar. Gas metan (CH₄) berasal dari proses pencernaan ternak ruminansia. Gas metan ini adalah salah satu gas yang bertanggung jawab terhadap pemanasan global dan perusakan ozon, dengan laju 1 % per tahun dan terus meningkat. Apppalagi di Indonesia, emisi metan per unit pakan atau laju konversi metan lebih besar karena kualitas hijauan pakan yang diberikan rendah. Semakin tinggi jumlah pemberian pakan kualitas rendah, semakin tinggi produksi metan (Suryahadi dkk., 2002).

2.2. Dampak Limbah Peternakan

Limbah ternak masih mengandung nutrisi atau zat padat yang potensial untuk mendorong kehidupan jasad renik yang dapat menimbulkan pencemaran. Suatu studi mengenai pencemaran air oleh limbah peternakan melaporkan bahwa total sapi dengan berat badannya 5.000 kg selama satu hari, produksi manurenya dapat mencemari 9.084 x 10 ⁷ m³ air. Selain melalui air, limbah peternakan sering mencemari lingkungan secara biologis yaitu sebagai media untuk berkembang biaknya lalat. Kandungan air manure antara 27-86 % merupakan media yang paling baik untuk pertumbuhan dan perkembangan larva lalat, sementara kandungan air manure 65-85 % merupakan media yang optimal untuk bertelur lalat.

Kehadiran limbah ternak dalam keadaan keringpun dapat menimbulkan pencemaran yaitu dengan menimbulkan debu. Pencemaran udara di lingkungan penggemukan sapi yang paling hebat ialah sekitar pukul 18.00, kandungan debu pada saat tersebut lebih dari 6000 mg/m³, jadi sudah melewati ambang batas yang dapat ditolelir untuk kesegaran udara di lingkungan (3000 mg/m³)

Salah satu akibat dari pencemaran air oleh limbah ternak ruminansia ialah meningkatnya kadar nitrogen. Senyawa nitrogen sebagai polutan mempunyai efek polusi yang spesifik, dimana kehadirannya dapat menimbulkan konsekuensi penurunan kualitas perairan sebagai akibat terjadinya proses eutrofikasi, penurunan konsentrasi oksigen terlarut sebagai hasil proses nitrifikasi yang terjadi di dalam air yang dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan biota air (Farida, 1978).

Hasil penelitian dari limbah cair Rumah Pemotongan Hewan Cakung, Jakarta yang dialirkan ke sungai Buaran mengakibatkan kualitas air menurun, yang disebabkan oleh kandungan sulfida dan amoniak bebas di atas kadar maksimum kriteria kualitas air. Selain itu adanya Salmonella spp. yang membahayakan kesehatan manusia.

Tinja dan urine dari hewan yang tertular dapat sebagai sarana penularan penyakit, misalnya saja penyakit anthrax melalui kulit manusia yang terluka atau tergores. Spora anthrax dapat tersebar melalui darah atau daging yang belum dimasak yang mengandung spora. Kasus anthrax sporadik pernah terjadi di Bogor tahun 2001 dan juga pernah menyerang Sumba Timur tahun 1980 dan burung unta di Purwakarta tahun 2000 (Soeharsono, 2002).

III. PENANGANAN LIMBAH PETERNAKAN

Limbah peternakan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, apalagi limbah tersebut dapat diperbaharui (renewable) selama ada ternak. Limbah ternak masih mengandung nutrisi atau zat padat yang potensial untuk dimanfaatkan. Limbah ternak kaya akan nutrient (zat makanan) seperti protein, lemak, bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN), vitamin, mineral, mikroba atau biota, dan zat-zat yang lain (unidentified subtances). Limbah ternak dapat dimanfaatkan untuk bahan makanan ternak, pupuk organik, energi dan media pelbagai tujuan (Sihombing, 2002).

3.1. Pemanfaatan Untuk Pakan dan Media Cacing Tanah

Sebagai pakan ternak, limbah ternak kaya akan nutrien seperti protein, lemak BETN, vitamin, mineral, mikroba dan zat lainnya. Ternak membutuhkan sekitar 46 zat makanan esensial agar dapat hidup sehat. Limbah feses mengandung 77 zat atau senyawa, namun didalamnya terdapat senyawa toksik untuk ternak. Untuk itu pemanfaatan limbah ternak sebagai makanan ternak memerlukan pengolahan lebih lanjut. Tinja ruminansia juga telah banyak diteliti sebagai bahan pakan termasuk penelitian limbah ternak yang difermentasi secara anaerob.

Penggunaan feses sapi untuk media hidupnya cacing tanah, telah diteliti menghasilkan biomassa tertinggi dibandingkan campuran feces yang ditambah bahan organik lain, seperti feses 50% + jerami padi 50%, feses 50% + limbah organik pasar 50%, maupun feses 50% + isi rumen 50% (Farida, 2000).

3.2. Pemanfaatan Sebagai Pupuk Organik

Pemanfaatan limbah usaha peternakan terutama kotoran ternak sebagai pupuk organik dapat dilakukan melalui pemanfaatan kotoran tersebut sebagai pupuk organik. Penggunaan pupuk kandang (manure) selain dapat meningkatkan unsur hara pada tanah juga dapat meningkatkan aktivitas mikrobiologi tanah dan memperbaiki struktur tanah tersebut.

Kandungan Nitrogen, Posphat, dan Kalium sebagai unsur makro yang diperlukan tanaman, tersaji dalam tabel berikut.

Kadar N, P dan K dalam Pupuk Kandang dari Beberapa Jenis Ternak

Jenis Pupuk Kandang

Kandungan (%)

P₂O₅

K₂O

Kotoran Sapi

Kotoran Kuda

Kotoran Kambing

Kotoran Ayam

Kotoran Itik

0.6

0.4

0.5

1.6

1.0

0.3

0.5

1.4

0.1

0.3

0.2

0.6

Sumber : Nurhasanah, Widodo, Asari, dan Rahmarestia, 2006

Kotoran ternak dapat juga dicampur dengan bahan organik lain untuk mempercepat proses pengomposan serta untuk meningkatkan kualitas kompos tersebut .

3.3. Pemanfaatan Untuk Gasbio

Permasalahan limbah ternak, khususnya manure dapat diatasi dengan memanfaatkan menjadi bahan yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Salah satu bentuk pengolahan yang dapat dilakukan adalah menggunakan limbah tersebut sebagai bahan masukan untuk menghasilkan bahan bakar gasbio. Kotoran ternak ruminansia sangat baik untuk digunakan sebagai bahan dasar pembuatan biogas. Ternak ruminansia mempunyai sistem pencernaan khusus yang menggunakan mikroorganisme dalam sistem pencernaannya yang berfungsi untuk mencerna selulosa dan lignin dari rumput atau hijauan berserat tinggi. Oleh karena itu pada tinja ternak ruminansia, khususnya sapi mempunyai kandungan selulosa yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa tinja sapi mengandung 22.59% sellulosa, 18.32% hemi-sellulosa, 10.20% lignin, 34.72% total karbon organik, 1.26% total nitrogen, 27.56:1 ratio C:N, 0.73% P, dan 0.68% K .

Gasbio adalah campuran beberapa gas, tergolong bahan bakar gas yang merupakan hasil fermentasi dari bahan organik dalam kondisi anaerob, dan gas yang dominan adalah gas metan (CH₄) dan gas karbondioksida (CO₂) (Simamora, 1989). Gasbio memiliki nilai kalor yang cukup tinggi, yaitu kisaran 4800-6700 kkal/m³, untuk gas metan murni (100 %) mempunyai nilai kalor 8900 kkal/m³. Produksi gasbio sebanyak 1275-4318 I dapat digunakan untuk memasak, penerangan, menyeterika dan mejalankan lemari es untuk keluarga yang berjumlah lima orang per hari.

Pembentukan gasbio dilakukan oleh mikroba pada situasi anaerob, yang meliputi tiga tahap, yaitu tahap hidrolisis, tahap pengasaman, dan tahap metanogenik. Pada tahap hidrolisis terjadi pelarutan bahan-bahan organik mudah larut dan pencernaan bahan organik yang komplek menjadi sederhana, perubahan struktur bentuk primer menjadi bentuk monomer. Pada tahap pengasaman komponen monomer (gula sederhana) yang terbentuk pada tahap hidrolisis akan menjadi bahan makanan bagi bakteri pembentuk asam. Produk akhir dari gula-gula sederhana pada tahap ini akan dihasilkan asam asetat, propionat, format, laktat, alkohol, dan sedikit butirat, gas karbondioksida, hidrogen dan amoniak.

Model pemroses gas bio yang banyak digunakan adalah model yang dikenal sebagai fixed-dome. Model ini banyak digunakan karena usia pakainya yang lama dan daya tampungnya yang cukup besar. Meskipun biaya pembuatannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Untuk mengatasi mahalnya pembangunan pemroses biogas dengan model feixed-dome, tersebut sebuah perusahaan di Jawa Tengah bekerja sama dengan Balai Pengkajian dan Penerapan Teknolgi Ungaran mengembangkan model yang lebih kecil untuk 4-5 ekor ternak, yang siap pakai, dan lebih murah karena berbahan plastic yang dipendam di dalam tanah.

Di perdesaan, gasbio dapat digunakan untuk keperluan penerangan dan memasak sehingga dapat mengurangi ketergantungan kepada minyak tanah ataupun listrik dan kayu bakar. Bahkan jika dimodifikasi dengan peralatan yang memadai, biogas juga dapat untuk menggerakkan mesin.

3.4. Pemanfaatan Lainnya

Selain dimanfaatkan untuk pupuk, bahan pakan, atau gasbio, kotoran ternak juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dengan mengubahnya menjadi briket dan kemudian dijemur/dikeringkan. Briket ini telah dipraktekkan di India dan dapat mengurangi kebutuhan akan kayu bakar.

Pemanfaatan lain adalah penggunaan urin dari ternak untuk campuran dalam pembuatan pupuk cair maupun penggunaan lainnya.

IV. KESIMPULAN

1. Limbah usaha peternakan berpeluang mencemari lingkungan jika tidak dimanfaatkan. Namun memperhatikan komposisinya, kotoran ternak masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan, media pertumbuhan cacing, pupuk organik, gas bio, dan briket energi.

2. Pemanfaatan limbah ternak akan mengurangi tingkat pencemaran lingkungan baik pencemaran air, tanah, maupun udara. Pemanfaatan tersebut juga menghasilkan nilai tambah yang bernilai ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

Farida E. 2000. Pengaruh Penggunaan Feses Sapi dan Campuran Limbah Organik Lain Sebagai Pakan atau Media Produksi Kokon dan Biomassa Cacing Tanah Eisenia foetida savigry. Skripsi Jurusan Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak. IPB, Bogor.

Sofyadi Cahyan, 2003. Konsep Pembangunan Pertanian dan Peternakan Masa Depan. Badan Litbang Departemen Pertanian. Bogor.

Sihombing D T H. 2000. Teknik Pengelolaan Limbah Kegiatan/Usaha Peternakan. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian, Institut Pertanian Bogor

Soehadji, 1992. Kebijakan Pemerintah dalam Industri Peternakan dan Penanganan Limbah Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian. Jakarta.

Widodo, Asari, dan Unadi, 2005. Pemanfaatan Energi Biogas Untuk Mendukung Agribisnis Di Pedesaan. Publikasi Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian Serpong.

Soeharsono, 2002. Anthrax Sporadik, Tak Perlu Panik. Dalam kompas, 12 September 2002, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0209/12/iptek/anth29.htm

RELASI MANUSIA DAN LINGKUNGANNYA DARI PERSPEKTIF ETIKA

2009-03-31T22:07:00.000-07:00

Etika dan Lingkungan

Nilai merupakan sesuatu yang dianggap penting oleh manusia, sedangkan moral adalah apa yang dianggap baik dan buruk oleh manusia. Kumpulan nilai baik dan buruk dalam moral kemudian menjadi etika, yang merupakan sejumlah aturan tentang kepatutan atau kepantasan. Oleh karenanya untuk mengembangkan suatu aturan dalam masyarakat dibutuhkan pemahaman dan perenungan tentang mana yang sebenarnya didefinisikan sebagai baik dan mana yang benar-benar disebut buruk, bukan hanya berdasarkan anggapan pribadi atau perseorangan semata.

Etika lingkungan hidup menuntut agar etika dan moralitas tersebut diberlakukan juga bagi komunitas biotis atau komunitas ekologis. Etika lingkungan harus juga dipahami sebagai refleksi kritis atas norma-norma dan prinsip atau nilai moral yang selama ini dikenal dalam komunitas manusia untuk diterapkan secara lebih luas dalam komunitas biotis dan komunitas ekologis. Dalam perspektif etika lingkungan ini manusia harus memperlakukan alam tidak semata-mata dalam kaitannya dengan kepentingan dan kebaikan manusia.

Etika ini berpijak untuk mengembangkan nilai moralitas manusia dalam menyikapi bencana banjir dan tanah longsor. Persoalannya secara filosofis adalah bagaimana kita bersikap terhadap alam ini, apa yang sebaiknya kita lakukan dan kita tinggalkan, apa yang seharusnya dan apa yang tidak harus kita lakukan terhadap tumbuhan, hewan, tanah, hutan, air dan seterusnya.

Oleh karena itu, manusia harus menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan dengan memegang beberapa prinsip. Pertama, manusia harus bersikap hormat terhadap alam. Kedua, manusia harus mempunyai prinsip bertanggung jawab, yakni tanggung jawab terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab manusia juga (Robin Attfield, 1999). Ketiga, manusia harus memiliki solidaritas kosmis. Keempat, manusia harus mengimplementasikan prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Kelima, harus memiliki prinsip no harm (tidak merugikan alam). Keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Ketujuh, prinsip keadilan. Dalam arti adil tentang perilaku manusia terhadap alam. Kedelapan, prinsip demokrasi. Kesembilan, prinsip integritas moral.

Dengan demikian, kita harus menyadari bahwa keberadaan alam semesta sama dengan posisi manusia yang juga membutuhkan perawatan dan pemeliharaan serta kepedulian terhadap dimensi ekologis yang harus diperlakukan dengan baik. Sehingga dengan adanya bencana banjir dan tanah longsor melalui etika lingkungan ini kita tergugah untuk kembali memperbaiki dan merekonstruksi kondisi alam yang semakin hari demi hari mengalami kehancuran.

Pembangunan dan Lingkungan

Pembangunan adalah sebuah proses produksi dan konsumsi, dimana materi dan energi diolah dengan menggunakan faktor produksi seperti modal, mesin-mesin, tenaga kerja, dan bahan baku. Dalam penyediaan bahan baku dan proses produksinya, kegiatan pembangunan membawa dampak kepada lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya yang pada saatnya berdampak kepada keberlanjutan itu sendiri.

Dalam hal ini, kiranya penting bagi kita untuk melihat apa yang diidentifikasikan oleh World Commision on Environment and Development (Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan). Komisi yang juga dikenal sebagai Komisi Bruntland tersebut mengidentifikasikan tujuh langkah yang harus diambil untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yaitu memikirkan kembali makna pembangunan; merubah kualitas pertumbuhan; memenuhi kebutuhan dasar akan lapangan kerja, makanan, energi, air dan sanitasi; menjamin terciptanya keberlanjutan pada satu tingkat pertumbuhan penduduk tertentu; mengkonservasi dan meningkatkan sumberdaya; merubah arah teknologi dan mengelola resiko; serta memadukan pertimbangan lingkungan dan ekonomi dalam mengambil keputusan.

Dua hal yang amat penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan diarahkan sebagai upaya mengurangi sifat materialitisnya dengan membuatnya menjadi lebih hemat energi dan menyeimbangkan manfaatnya. Juga perlunya keterpaduan antara pertimbangan lingkungan dan ekonomi sebagai strategi utama pembangunan berkelanjutan.

Bagi Indonesia, dimana budaya masyarakatnya sebenarnya memiliki pengetahuan yang sangat baik bagaimana mengelola lingkungannya, maka kembali kepada kearifan lokal dan pengetahuan setempat merupakan jalan yang bijak. Bagaimana penduduk asli Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dalam menerapkan sistem tabat dengan irigasi model handil dalam pengelolaan sawah mereka di lahan gambut, merupakan contoh pengembangan pertanian yang lestari dan sesuai untuk ekosistem setempat. Sedangkan proyek pengembangan lahan padi sejuta hektar memberi pelajaran, bahwa keangkuhan politik dan teknologi dari luar tidak selalu menguntungkan.

Dalam perspektif kearifan lokal, manusia dipandang sebagai bagian dari alam dan berusaha untuk menyelaraskan semua aktivitasnya untuk menjaga keharmonisan. Kearifan lokal juga menganggap bahwa manusia hanya mengambil sesuai dengan apa yang diperlukan dan bukannya mengeksploitasi sebanyak-banyaknya dengan secepat-cepatnya. Budaya masyarakat dayak dan budaya masyarakat Banjar di Kalimantan telah mengajari tentang perlunya menganggap manusia sebagai bagian dari alam itu dan berdampingan sebagai makhluk yang saling membutuhkan.(by:Normansyah (CFA 208 044)

UJI KETELITIAN

2009-03-23T21:44:00.000-07:00

Caranya :

Cermati tulisan berikut.
Hitung berapa kata Kalimantan dalam tulisan tersebut.
Hitung yang salah ketik.
Sebutkan dan hitung nama kota yang berada di luar di Kalimantan.
Hitung berapa kali Sampit ditulis.
Sebutkan jumlah nama kota yang salah ketik.

Kalimantan Banjarmasin Kalimantan Palangkaraya Kalimantan Marabahan Kalimantan Sanggau Kalimantan Kotabaru Kalimantan Kalsel Kalimantan Kailmantan Pelaihari Kalimantan Sampit Kalimantan Pontianak Kalimantan Kalimantan Kalbar Kalimantan Sampit Kalimantan Kalimantan Pangkalpinang Kalimantan Kalimantan Banjarmasin Kalimantan Kalimantan Sampit Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalbar Kalimantan Kalimantan PangkalanBun Kalimantan Kailmantan Kaltim Kalimantan Sampit Kalimantan Kalsel Kalimantan Kalimantan Pontianak Kalimantan Tanjung Kalimantan Tamianglayang Kalimantan Martapura Kalimantan Marabahan Kalimantan Kalimantan Sampit Kalimantan Kailmantan Kalsel Kaltim Kalimantan Kalbar Kalteng Kalteng Kapuas Kalsel Kalbar Pangkalpinang Kaltim Martapura Kaltim Kalteng Kalteng Kalteng Kalbar Kaltim Kaltim Kaleng Kalsel Kaltim Kalteng Kesel Kaltim Banjarmasin Kaltim Sampit Kalteng Kotawaringin Kalsel Madiun Kalbar Kaltim Kabar Palangkaraya Kalsel Kesel Kabar Katim Kaleng Samarinda Kalsel Kalsel Kaltim Pontianak Kaltim Martapura Tarakan Kaltim Kaltim Kalteng Kalsel Kalimantan Kalbar Kalteng Sampit Kalteng Bulungan Sampit Cilacap Kalteng Banjarmasin Pangkalpinang Banjarmasin Samarinda Sampit Samarinda Sambas Samarinda Sanggau Samarindu Kasongan Samarandu Balikpapan Samarinda Sanggau Palangkaraya Kalteng Palangkaraya Tarakan Kalbar Sampit Kaltim Palangkaraya Palangkaraya Kalteng Palangkaraya Sampit Kapuas Sampit Kalbar Sampit Kaltim Sampit Sanggau Palangkaraya Kaltim PangkalanBun Sambas Kaltim Sambas Palangkaraya Kalsel Bulungan Palangkaraya Kalimantan Sampit Kalimantan Sampit Ketapang Kalteng Ketapang Kalteng Katapang Kaltim Ketapang Kalbar Kalimantan Ketapang Tarakan KotawaringinTimur Bulungan Ketapang Kalbar Kalimantan Kalteng Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Martapura Kalimantan Sampit Kalimantan Kalimantan Magelang Kalimantan Cilacap Kalimantan Barabai Pangkalpinang Kalimantan Barabai Kalimantan Kalteng Kalimantan Kalimantan Kalimantan Sampit Kalimantan Palangkaraya Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalbar Kalimantan Kalteng Kalimantan Kalimantan Banjarmasin Kalimantan Kalimantan Kalsel Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalamintan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalbar Nunukan Kalimantan Kalimantan Tarakan Kalimantan Kalimantan Palangkaraya Palangkaraya Banjarmasin Sambas Palangkaraya Pontianak Kotawaringin Timur Buntok Sampit Seruyan Sampit Katingan Gunungmas Sampit Bukitbatu Sampit Kalimantan Kalimantan Kailmantan Kalimantan Sanggau Kutai Kertanegara Kutai Kotawaringin Timur Kotawaringin Timur Kotawaringin Barat Kutai Kertanegara Tanah Laut Pulau Laut Kalteng Kalteng Kalteng Kaltim Kalsel Kalbar Kalbar Kaltim Kalteng Kalbar Kaltim Kalsel Tanah Laut Pulau Laut Tanah Bumbu Seruyan Sanggau Sambas Sampit Pontianak Kalteng Pontianak Pangkalanbun Sampit Sambas Ketapang Palangkaraya Samarinda Banjarmasin Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kailmantan Kailmantan Kailmantan Kalimanten Kailmantan Kilamanten Kelimantan Kalimantan Kalimantan Kalimanten Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kulimantan Kailmantan Kalimantan Kalimantan Kulimentan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kualimantan Kalimentan Kalimentan Kalamantin Kalimentan Kalimantan Kalimentan Kalimantan Kalimantan Kalimanten Kalimantan Kalimantan Kulimantan Kalimantan Kalimantan Palangkaraya Sampit Kalimantan Kotabaru Banjarmasin Martapura Kalimantan Kaltim Sampit Kalimantan Kalbar Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan Nunukan Kalimantan Kalteng Kalimantan Marabahan Kalimantan Banjarmasin Kalimantan Grogot Kalimantan Sambas Kalimantan Kalsel Sampit Kalimantan Kalimantan Kalimantan Sampit Kalimantan Kalimantan Kalimantan Nunukan Kalimantan Kandangan Kalimantan Madiun Kalimantan Sampit Kalsel Kalimantan Pangkalpinang Kalimantan Nunukan Kalimantan Amuntai Kalimantan Buntok Kalimantan Kalsel Muarateweh Kalimantan Samarinda Kalimantan Sampit Kalimantan Kalbar Kalimintan Sampit Kalimantan Kalsel Kalteng Kandangan Kalimantan Tarakan Kalimantan Bengkayang Marabahan Kalimantan Nunukan Pangkalanbun Kalimantan Kalteng Sampit Kalimantan Pelaihari Sampit Kalimantan Tarakan Kalimantan Kalteng Barabai Banjarbaru Kaltim Kalimantan Nunukan Rantau Tanjung Sampit Kalimantan Kalbar Kalimantan Kalbar Kalsel Kalimantan Rantau Kalimantan Barabai Kalimantan Sampit Kalimantan Kalbar Kalimantan Kalteng Kalimantan Pelaihari Kalimantan Kalimantan Kalimantan Tarakan Kalimantan Nunukan Kalimantan Rantau Kalimantan Buntok Kalsel Kaltim Palangkaraya Banjarmasin Sanggau Kalimantan Kalimantan Kaltim Kalimantan Kalteng Kalimantan Kalsel Kalimantan Kalbar Kalimantan Sampit Kalimantan Nunukan Kalimantan Tanjung Kalimantan Kalimantan Marabahan Kalimantan Kalsel Kaltim Kalbar Kalteng Kalteng Kalsel Kalbar Kaltim Kaltim Kalteng Kalteng Kalteng Kalbar Kaltim Kaltim Kaleng Kalsel Kaltim Kalteng Kesel Kaltim Kaltim Kalteng Kalsel Kalbar Kaltim Kabar Kalsel Kesel Kabar Katim Kaleng Kalsel Kalsel Kaltim Kaltim Kaltim Kaltim Kalteng Kalsel Kalimantan Kalbar Kalteng Sampit Kalteng Sampit Kalteng Banjarmasin Banjarmasin Samarinda Samarinda Samarinda Samarindu Samarindu Samarinda Palangkaraya Palangkaraya Sampit Palangkaraya Palangkaraya Kalteng Palangkaraya Sampit Kalbar Sampit Sampit Nunukan Sampit Sanggau Palangkaraya Pangkalanbun Sambas Kalteng Sambas Palangkaraya Palangkaraya Sampit Pelaihari Kandangan Sampit Cilacap Ketapang Marabahan Ketapang Kalsel Katapang Kalteng Sampit Banjarmasin Ketapang Ketapang Ketapang Kalimantan Kalimantan Madiun Kalimantan Samarida Kalimantan Banjarmasin Kalimantan Sampit Kalimantan Kalbar Kalimantan Cilacap Kalimantan Kalimantan Sampit Kalimantan Nunukan Kalimantan Kalimantan Cilacap Kalimantan Magelang Kalimantan Martapura Kalimantan Sampit Kalimantan Martapura Kalimanten Kalimentan Kalimantan Madiun Kaltim Kalimantan Sampit Kalimantan Kalsel Kalimantan Kalbar Kalimantan Kaltim Kalimantan Kalsel Sampit Kumai Kalimanten Martapura Kalteng Kalimantan Barabai Kalimantan Pangkalanbun Kalimantan Sampit Kalimantan Sampit Kailmantan Sampit Kalimantan Kalsel Kalimantan Banjarmasin Kalimantan Kalsel Kalimantan Sampit Kaiimantan Madiun Kalimentan Martapura Kalimantan Palangkaraya Banjarmasin Sampit Kaiimantan Ketapang Sampit Kalimantan Magelang Kalimantan Kalsel Kaltim Kalimantan Kalbar Kalimantan Sampit Magelang Sambas Pontianak Kalimantan Kalimantan Sampit Kalamintan Palangkaraya Kapuas Kalimantan Barabai Kalimantan Kalsel Kalimantan Kalbar Kalimantan Kalsel Kalimantan Sampit Kalimantan Sampit Banjarmasin Kalimantan Pontianak Kalsel Kaltim Sampit Kalbar Kalteng Kalteng Kalimantan Kalsel Kalbar Kaltim Palangkaraya Kaltim Kalteng Banjarmasin Kalteng Sampit Kalteng Kumai Kalbar Banjarmasin Kaltim Sampit Kaltim Pontianak Kaleng Pelaihari Kalsel Madiun Kaltim Cilacap Kalteng Kesel Banjarmasin Kaltim Sampit Barabai Kumai Kaltim Pangkalanbun Kalteng Kalsel Martapura Kalbar Sampit Kaltim Banjarmasin Kabar Banjarmasin Palangkaraya Kalsel Banjirmasin Kesel Kalimantan Kabar Katim Kaleng Kalsel Sampit Kalsel Palangkaraya Kaltim Samarinda Balikpapan Kaltim Balikpapan Sampit Madiun Sampit Kaltim Kaltim Kalteng Kalsel Kalimantan Kalbar Kalteng Sampit Kalteng Sampit Kalteng Banjarmasin Banjarmasin Samarinda Kalteng Samarinda Samarinda Samarindu Sama2rindu Sambas Palangkaraya Palangkaraya Sampit Kalbar Palangkaraya Pulangpisau Sanggau Kalimantan Palangkaraya Kalteng Kalsel Palangkaraya Ketapang Sampit Marabahan Sampit Kalsel Sampit Kalbar Sampit Sanggau Palangkaraya Balikpapan Kalbar PangkalanBun Sambas Kalimantan Sambas Palangkaraya Palangkaraya Sampit Kaltim Sampit Ketapang Kalsel Ketapang Kalsel Kotawaringin Timur Katapang Kalbar Tarakan Kalomantin Kalsel Ketapeng Sambas Kaltim Sampit Banjarmasin Ketapang Martapura Nunukan Barabai Buntok Madiun Sampit Kalteng Ketapang

(Bila Anda tepat menjawab pertanyaan 1 s.d. 6 diatas, berarti Anda tergolong orang yang sangat cermat dan sekaligus kurang kerjaan)

MEMPRIHATINKAN, NASIB MASYARAKAT DI PERBATASAN KALIMANTAN

2009-03-09T23:36:00.000-07:00

Sungguh memprihatinkan nasib masyarakat yang tinggal di perbatasan. Sudah dianggap sebagai ”halaman belakang” dari republik ini, sehingga tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain. Konon pendapatan dan kesejahteraan mereka pun sangat rendah. Apalagi jika dibandingkan dengan penduduk negeri tetangga yang berbatasan tersebut.

Gross Domestic Product (GDP) Warga Negara Indonesia di perbatasan Indonesia-Malaysia hanya sekitar 300 dolar AS. Sedangkan warga Malaysia sekitar 4.000 hingga 5.000 dolar AS. Selain itu secara fisik, infrastruktur di wilayah Indonesia juga sangat jauh dibandingkan dengan di perbatasan yang menjadi wilayah Malaysia.

Oleh sebab itu, perlu perhatian pemerintah untuk meningkatkan komitmen dan anggarannya untuk meningkatkan kualitas hidup dan tingkat pendapatan masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan. Sebagai contoh, konon, ada penduduk di beberapa wilayah perbatasan Indonesia yang menyampaikan permohonan kepada pemerintah Malaysia untuk bersedia menyambungkan listrik. Hal ini tentu sangat memprihatinkan.

Malaysia yang menganggap wilayah perbatasan sebagai wilayah strategis, telah mengganggarkan dana yang sangat besar untuk kemajuan wilayah perdesaannya, terutama di perbatasan. Termasuk membangun infrastruktur yang baik, sehingga hal ini mendorong peningkatan GDP di perbatasan negara tersebut.

Memahami Hutan Rawa Gambut

2009-03-09T23:20:00.000-07:00

Hutan Rawa Gambut di Kalimantan Tengah

Hutan rawa gambut didefinisikan sebagai hutan rawa yang sumber airnya yang tidak dipengaruhi oleh air sungai tapi hanya berasal dari curahan hujan atau presipitasi saja. Di Kalimantan Tengah luas hutan rawa gambut mencapai sekitar 5 juta hektar.

Penelitian tentang ekologi hutan rawa gambut Kalimantan Tengah sudah dilakukan sejak tahun 1993 dipusatkan di bagian hulu DAS Sebangau dengan melibatkan ratusan tenaga ahli baik dari dalam maupun luar negeri. Ditinjau dari aspek perairan, hutan rawa gambut digolongkan sebagai salah satu jenis dari ekosistem lahan basah. Hal ini disebabkan karena permukaan tanah hutan rawa gambut kadang-kadang sepenuhnya tergenang air.

Dalam periode satu tahun, pada musim hujan hutan rawa ini biasanya akan digenangi air dengan ketinggian dapat mencapai 10 cm di atas permukaan tanah, dan sebaliknya permukaan air tanah akan turun hingga mencapai 60 cm di bawah permukaan tanah pada musim kemarau. Karena sumber utama air di hutan rawa gambut adalah air hujan, maka karakterisitk fisik-kimia air di ekosistem ini sangat berbeda dengan air danau atau air sungai di sekitarnya. Air di hutan rawa gambut biasanya sangat asam dengan pH dapat mencapai 3 dan sangat miskin akan unsur hara.

Karena air yang menggenangi hutan rawa gambut hanya berasal dari air hujan, maka kualitas air di ekosistem ini memiliki kharakteristik sendiri. Sebagai contoh, air permukaan yang menggenangi hutan rawa gambut Sebangau bersifat sangat asam dengan nilai pH berkisar 3,56 dengan conductivity yang sangat rendah hanya 50 μS per cm dan kandungan ion-ionnya yang juga sangat rendah.

Tingkat keasaman air permukaan di hutan rawa gambut Sebangau ini jauh lebih rendah dari nilai pH air hujan yang mencapai 5,88. Asamnya air permukaan ini disebabkan oleh keasaman tanah gambut di lokasi pengukuran yang nilai pHnya dapat mencapai hanya 3,12 saja.

Meskipun demikian di hutan rawa gambut juga hidup beberapa species ikan yang beradaptasi dengan kondisi fisik dan kimia air yang sangat spefifik tersebut. Sebagai contoh, di hutan rawa gambut di daerah Sebangau terdapat 16 species ikan dengan pola migrasi yang berbeda.

Pada saat permukaan air naik, sebagian ikan akan bermigrasi dari sungai dan danau di sekeliling hutan dan mencari makan di hutan rawa gambut ini. Sebaliknya pada saat dasar hutan mengering di musim kemarau, sebagian ikan akan kembali ke sungai dan danau, tetapi ada juga yang ikut membenamkan dirinya di dasar hutan dan tetap tinggal di sana mengikuti turunnya permukaan air.

Ikan-ikan ini biasanya mendapatkan makanannya dari serangga-serangga yang jatuh dari pohon-pohon yang tumbuh di hutan rawa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hutan rawa gambut merupakan ekosistem yang sangat spesifik yang juga dihuni oleh flora dan fauna yang juga spesifik termasuk diantaranya beberapa species ikan yang hanya bisa ditemukan di hutan rawa gambut saja. Kerusakan ekosistem hutan rawa gambut dapat dipastikan akan menyebabkan punahnya ikan-ikan air tawar yang hanya bisa hidup di ekosistem jenis ini.

Ancaman

Akhir-akhir ini keberadaan hutan rawa di Kalimantan Tengah semakin terancam. Beberapa program pembangunan dan aktivitas masyarakat menyebabkan semakin berkurangnya luas hutan rawa gambut di daerah ini. Salah satu penyebabnya adalah proyek pembukaan lahan gambut (PLG) satu juta hektar yang dilaksanakan oleh pemerintah orde baru untuk mengubah lahan gambut menjadi lahan pertanian. Untuk pengaturan irigasi sawah yang akan dibangun, maka pemerintah membuat kanal-kanal raksasa yang membelah hutan rawa gambut tropika di Kalimantan Tengah.

Meskipun proyek PLG sudah dihentikan dampak dari pembuatan kanal-kanal raksasa di areal gambut seluas satu juta hektar tersebut sangat besar. Selain menyebabkan pengeringan hutan rawa, kanal-kanal tersebut akhirnya di gunakan oleh masyarakat sebagai akses untuk melakukan kegiatan penebangan kayu ilegal di hutan rawa gambut. Untuk mencapai kayu-kayu yang masih tersisa di dalam hutan rawa gambut, para penebang liar ini juga biasanya akan membuat parit-parit baru untuk akses pengeluaran kayu dari hutan. Akibatnya air di hutan rawa gambut akan mengalir lewat parit-parit tersebut sehingga hutan rawa gambut yang tadinya selalu lembab dan kadang-kadang terendam air, kondisinya sekarang menjadi semakin kering sehingga sangat rawan kebakaran di musim kemarau.

(sumber : Prof. Dr. Sulmin Gumiri, Dosen Program Magister Sains Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - Universitas Palangkaraya)

ISU PEMEKARAN PROVINSI DI KALIMANTAN

2009-03-09T23:11:00.001-07:00

Isu pemekaran menjadi mengemuka setelah tragedi di DPRD Sumatera Utara dalam demonstrasi anarkis menuntut pembentukan Provinsi Tapanuli. Sejak itu, beberapa pihak menganggap kebijakan moratorium pemekaran wilayah ditinjau ulang dan jangan digeneralisir untuk semua wilayah.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemekaran wilayah tidak lantas mendongkrak kemajuan daerah pemekaran baik dikaitkan dengan ekonomi maupun pelayanan publik, tetapi di beberapa daerah di Kalimantan, terlihat geliat yang luar biasa dari kabupaten pemekaran. Setidaknya sudah muncul sentra ekonomi baru dan penyebaran anggaran, yang juga berarti makin luasnya akses pelayanan.

Berkenaan dengan pemekaran provinsi di Kalimantan, saat ini yang paling getol adalah pembentukan Provinsi Kotawaringin di Kalimantan Tengah dan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara di Kalimantan Timur. Menyusul itu terdapat tuntutan lain semisal Provinsi Barito Raya yang juga di Kalimantan Tengah. Sementara di Kalimantan Barat, ide pembentukan provinsi bagian utara provinsi itu yang terdiri dari Kabupaten Singkawang, Sambas, dan Bengkayang juga muncul.

Masalahnya sekarang, alasan apa yang menghalangi pemekaran provinsi itu dan apakah pemekaran itu sebuah kebutuhan ataukah hanya keinginan? Dilihat dari luas wilayah misalnya, Kalimantan Tengah luasnya hampir 1,5 kali Pulau Jawa. Bayangkan dengan luas itu, hanya ada satu provinsi dengan 13 kabupaten dan satu kota. Demikian juga dengan Kalimantan Timur yang luasnya 211.440 km2 yang merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia.

Provinsi Kotawaringin dan Provinsi Barito Raya

Keinginan untuk membentuk provinsi Kotawaringin juga oleh potensi wilayah Kotawaringin yang terdiri atas Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamandau, Sukamara, dan Katingan sangat potensial. Ekspor Kalteng misalnya, didominasi oleh Pelabuhan Sampit dan Kumai. Belum lagi bicara soal sarana/prasarana pendukung, Kotawaringin Timur relatif siap menjadi Provinsi. Di Sampit suda ada Bank Indonesia, jumlah bank di Sampit lebih banyak daripada di Palangkaraya. Bahkan Kantor Bank Indonesia di Sampit lebih dahulu dibangun sebelum di Palangkaraya.

Jika potensi Kotawaringin Timur digabung dengan Kotawaringin Barat, dimana keduanya memiliki pelabuhan laut dan bandara yang cukup besar, maka secara ekonomi keduanya lumayan siap bergabung menjadi provinsi baru. Ditambah kabupaten pemekaran dari dua kabupaten ini, maka insya Allah, daerah ini akan menjadi provinsi yang penting nantinya. Buktinya penerbangan langsung Sampit-Jakarta dan Sampit Surabaya cukup ramai, demikian juga dengan penerbangan Pangkalan Bun- Semarang-Jakarta.

Kedua daerah juga cukup kondang di Indonesia dan di mancanegara. Sampit yang populer lewat “kerusuhan 2001” dan Kotawaringin Barat terkenal karena Taman Nasional Tanjung Puting dengan konservasi orangutan-nya. Keterkenalan daerah ini juga dimodali dengan aktivitas yang cukup tinggi, yakni maraknya aktivitas perkebunan, terutama sawit dan karet. Juga pertambangan dan tersedianya layanan jasa yang memadai. Di Sampit sudah ada hotel berbintang dengan rumah makan dan restoran yang bagus juga.

Berbeda dengan isu pembentukan Provinsi Kotawaringin yang relatif lebih mulus dan kompak (kecuali Kabupaten Katingan, yang kabarnya lebih suka tetap ikut Kalimantan Tengah karena lebih dekat dengan Palangkaraya), pembentukan Provinsi Barito Raya terganjal oleh Barito Kuala yang menjadi bagian Kalimantan Selatan dan sebagian masyarakatnya lebih banyak berurusan di Banjarmasin karena lebih dekat.

Ide untuk membentuk Provinsi Barito Raya tampaknya tidak surut. Bahkan setelah dibangun jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten-kabupaten di Barito dengan Palangkaraya. Karena selama ini misalnya dari Buntok, untuk ke Palangkaraya harus melewati Banjarmasin dan beberapa kabupaten di Kalsel.

Potensi kabupaten-kabupaten di Barito juga lumayan, terutama perkebunan dan pertambangannya. Dilihat dari budayanya, masyarakat Barito juga memiliki kekhasan yang membuatnya spesifik dibandingkan dengan daerah Palangkaraya dan Kapuas. Sebagaimana halnya perbedaan budaya masyarakat Kotawaringin.

Masalahnya sekarang, bagaimana keadaan Provinsi Kalimantan Tengah, kalau harus dibagi dengan Provinsi Kotawaringin? Apalagi kalau Barito Raya juga menginginkan provinsi sendiri dengan memanfaatkan kesatuan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Maka wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi hanya Kota Palangkaya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau.

Rasanya juga tidak menjadi buruk-buruk amat. Sebab Pulang Pisau juga punya pelabuhan. Gunung Mas kaya dengan tambang dan hasil hutan. Sedangkan Kapuas dan Kota Palangkaraya cukup maju juga. Rencana di Pulang Pisau dibangun PLTU dan sejumlah kegiatan di Gunung Mas dan Kapuas akan membuat perekonomian di Provinsi Kalteng tetap maju. Kita liat geliat ekonomi di Palangkaraya juga bagus, antara lain ditandai dengan hadirnya gedung pencakar langit dan hotel berbintang. Jadi masa depan Kalteng pasca pemekaran tidak perlu dikhawatirkan.

Provinsi Kalimantan Utara

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara digerakkan oleh Tim Pergerakan Percepatan Kalimantan Utara (TPPK). Dengan gabungan antara Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinas, dan Kota Tarakan, calon provinsi baru di Kalimantan tersebut akan memecah Kalimantan Timur yang luasnya juga 1,5 kali Pulau Jawa atau 211.440 km² tersebut.

Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia memberi pelajaran berharga untuk pembentukan provinsi ini karena terlalu luas bagi Kaltim untuk menangani semua permasalahan yang ada di wilayahnya. Apalagi dengan kualitas dan cuantiítas yang terbatas. Belem lagi jika menangani wilayah perairan dan pulau-pulau kecil serta wilayah perbatasan yang rawan dicaplok Malaysia.

Pembentukan provinsi yang rencananya akan beribukota di Bulungan tersebut bukan karena kecewa, tetapi dipandang karena kebutuhan. Sebagaimana yang dikatakan Bupati Bulungan Anang Dachlan. Menurutnya, tuntutan pembentukan itu lebih karena alasan geografis karena kabupaten dan kota di bagian Utara lebih jauh jaraknya dari Kota Samarinda.

Perlu dipertimbangkan

Menyamakan kondisi Kalimantan dengan Jawa atau Sumatera jelas bukan pilihan bijak. Generalisasi bahwa pemekaran tidak berdampak positif, perlu difikir ulang untuk masa depan yang lebih baik bagi Kalimantan dan Indonesia secara keseluruhan. Mungkin hasil kajian yang difokuskan pada stándar tertentu menyebutkan dampak pemekaran tidak begitu baik saat ini, perlu memperhitungkan aspek sosiologis dan prospek masa depannya, termasuk latar belakang geografis dan ancaman dari luar negeri.

Selain mempertimbangkan kemungkinan hasil positif dari pemekaran provinsi di Kalimantan yang luasnya amat besar jika dibandingkan provinsi di Jawa, bahkan ada beberapa provinsi di Jawa yang luasnya hanya se-kabupaten di Kalimantan. Pemerintah pusat perlu memiliki komitmen untuk memajukan pembangunan di Kalimantan, terutama di wilayah yang potensial dan perbatasan. Beberapa gagasan dari gubernur dan bupati untuk pembangunan Kalimantan yang lebih baik harus ditanggapi pemerintah pusat secara positif dan aspiratif.

28feb2009

OTONOMI DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DI KALIMANTAN

2009-02-04T19:54:00.000-08:00

Tata kelola pemerintahan merupakan frasa birokratis yang sering digunakan oleh diplomat dan lembaga swadaya masyarakat yang bekerja di Malaysia dan Indonesia. Maksudnya adalah mengenyahkan tangan politikus dan kroninya dari kantong masyarakat miskin serta mengizinkan masyarakat mengawasi kebijakan pemerintah dan memperdebatkannya secara bebas.
“Pengelolaan pemerintahan nyaris menentukan semuanya, yang bermakna, jika kita salah melakukannya, hal lain tak ada artinya,” ujar Frances Seymour dari Center for International Forestry Research (CIFOR), sebuah organisasi internasional yang berkantor pusat di Indonesia dan menekuni pelestarian hutan dan perbaikan kehidupan masyarakat di daerah tropik.
Sudah ada kemajuan yang membesarkan hati di Indonesia – setidaknya di tingkat atas pemerintahan – terutama sejak 2004., ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden. Berita yang lebih baik muncul 2005, ketika Jenderal Sutanto diangkat sebagai Kapolri. “Tidak ada kepala penegak hukum lain di dunia yang membuat kemajuan seperti dia,” kata seorang staf senior AS di Jakarta.
Ratusan penangkapan terhadap kegiatan pembalakan liar telah dilakukan sejak saat itu, tidak hanya membidik pekerja lapangan (yang mungkin hanya menerima delapan belas ribu rupiah sehari), namun juga, terkadang pejabat pemerintah dan pembeli kayu tingkat menengah.
Taman nasional Gunung Palung di Kalimantan Barat yang dulu pernah menjadi cerita seram tentang perburuan dan pembalakan liar telah mengalami perubahan besar berkat direkturnya yang jujur dan berdedikasi, beserta pasukan jagawana yang berpatroli dengan pesawat ultra ringan dan perahu motor.
Pada tingkat nasional, banyak menteri Indonesia yang mendapat nilai tiinggi atau setidaknya lulus pas-pasan, dalam hal dedikasi mereka bagi reformasi. “Namun begitu, saya jamin di desa ini pasti mustahil meminta aparat polisi melalukan sesuatu tanpa dimintai sogokan,” tutur seseorang yang terkait dengan kelompok konservasi kecil yang minta namanya tidak disebut.
Di beberapa kabupaten kota kabupaten, hasil paling nyata dari otonomi adalah kantor pemerintahan baru yang mentereng; yang terlihat berikutnya adalah rumah baru yang mentereng milik bupati. “Tantangannya,” ujar Frances Seymour, “adalah bagaimana cara membantu masyarakat dan pemerintah daerah mengambil keputusan yang lebih baik untuk jangka panjang karena yang terjadi sekarang adalah hanyalah masa panen uang yang singkat, sementara sepuluh tahun dari sekarang pekerjaan tak akan ada lagi tersedia dan sumber pendapatan juga akan mongering.” Sedangkan wilayah pedalaman Indonesia akan tetap miskin seperti sedia kala.
Biarpun gedung pencakar langit yang menakjubkan bermunculan di Jakarta, biarpun mobil-mobil baru berjejalan di jalan, fakta penting yang mempengaruhi pelestarian di Kalimantan adalah kemiskinan ekstrem pada sebagian besar orang Indonesia yang mendiami tiga perempat pulau tersebut. Apapun strategi yang dipakai para pakar lingkungan untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati Kalimantan, harus lebih dahulu memberi jalan kepada penduduknya untuk meningkatkan taraf hidup.
“Tak ada yang lebih penting dari rasa lapar,” ujar Albertus dari Green Borneo, kelompok yang berbasis di Pontianak. “Kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, kondisi ekonomi yang lebih baik – itu yang akan membantu melindungi hutan.
Jadi, begini pesan bagi dunia. Jika kita ingin melindungi hutan Kalimantan, melestarikan bagian yang essensial dari keanekaragaman hayatinya yang mengagumkan, menjamin bahwa orangutan punya tempat untuk membuat sarang setiap malam, dan burung enggang punya buah untuk dimakan, katak terbang punya pohon untuk tempat tinggal, hanya ada satu cara melakukannya. Cara yang menawarkan masa depan yang lebih baik, tanpa harus mengubah hutan menjadi perkebunan kelapa sawit atau lubang-lubang steril tambang terbuka. Dan kita harus melakukannya saat masih ada yang bisa dilindungi.

(sumber : National Geographic Indonesia – November 2008)

HUTAN PENDIDIKAN HAMPANGEN UNIVERSITAS PALANGKARAYA

2009-02-04T19:48:00.000-08:00

Pendahuluan
Penataan wilayah pembangunan yang komprehensif untuk pengembangan sektor-sektor strategis dan wilayah potensial sangat diperlukan dalam pencapaian hasil pembangunan yang optimal di suatu wilayah, utamanya wilayah yang berinteraksi langsung dengan kawasan hutan.
Permasalahan yang dihadapi dewasa ini adalah seringkali pengembangan wilayah yang ada belum mampu mewadahi dan mengimbangi perkembangan dan potensi sektor pembangunan strategis dan wilayah potensial yang pengembangannya tidak terlepas dari sektor lain. Selain itu, pemanfaatan sumberdaya hutan harus senantiasa mendatangkan manfaat bagi negara, masyarakat sekitar dan mampu melestarikan fungsi hutan.
Sebagai hutan pendidikan yang mempunyai luas lebih kurang 5.000 ha dan dikelola oleh bersama oleh Dinas Kehutanan dan Universitas Palangkaraya, keberadaan hutan pendidikan hampangen memiliki arti penting bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Hutan ini memiliki keanekaragaman hayati dan memiliki spesifikasi sebagai hutan rawa gambut sehingga apabila dikelola dengan baik, potensi yang dimilikinya akan memberi manfaat yang besar bagi kemajuan Universitas Palangkaraya maupun bagi Provinsi Kalimantan Tengah.
Dibandingkan dengan hutan pendidikan yang dikelola perguruan tinggi lain di Jawa, semisal IPB atau UGM, maka luas hutan pendidikan hampangen termasuk luar biasa. Hutan pendidikan yang secara legal ditetapkan berdasarkan SK Menhut Nomor 311/Kpts-II/1993, tanggal 17 Juni 1993, tentang Perubahan fungsi sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap, dari eks HPH PT. Ratithara, yang sekarang termasuk dalam wilayah kerja Inhutani III.
Saat ini vegetasi dominan di kawasan ini adalah tumih (tanah-tanah), juga geronggang, dan ramin serta jelutung. Sedangkan tanaman introduksi adalah akasia mangias dan waru. Di kawasan hutan ini juga dapat dipelajari proses suksesi tanaman dan perubahan dominasi tanaman setelah terjadinya kebakaran lahan. Dengan luas segitu, komplit lah…

Potensi Hutan Pendidikan Hampangen
Keberadaan beraneka flora dan satwa di hutan pendidikan Hampangen menjadikan hutan pendidikan ini dapat menjadi tempat observasi dan semacam laboratorium lapangan bagi mahasiswa maupun peneliti untuk mengamati hutan rawa gambut khas kalimantan. Sebagiannya juga dapat dijadikan contoh pengelolaan hutan lestari, sehingga dapat menjadi demonstrasi plot (demplot) tentang pengelolaan hutan berkelanjutan.
Hutan Pendidikan Hampangen yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km. 58 sampai km 68 pada ruas jalan raya trans Kalimantan yang menghubungkan Palangkaraya-Kasongan, mempunyai letak strategis, sehingga punya potensi besar menjadi salah satu tujuan untuk wanawisata di Kalimantan Tengah. Apalagi jika hutan pendidikan ini dibangun prasarana dan sarana yang memadai.
Untuk meningkatkan potensinya -mengingat hutan pendidikan ini cukup luas- dapat juga menjadi semacam kebun raya yang mengoleksi berbagai jenis tumbuhan di hutan rawa gambut yang menjadi semacam bank plasma nutfah bagi tumbuhan asli kalimantan. Kedepan, banyak sekali potensi yang dapat digali dari kekayaan keragaman hayati hutan rawa kalimantan, seperti tanaman sarang semut ( Myrmecodia, sp) yang ditengarai potensial menjadi obat kanker, juga pasak bumi (Eurycoma longifola), dan lainnya. Termasuk tanaman hias yang eksotis yakni kantong semar (Nephentes) dan sejumlah anggrek khas kalimantan.

Manfaat Hutan Hampangen
Sebagai hutan pendidikan, Hutan Pendidikan Hampangen bermanfaat sebagai hutan pengamatan dan hutan penelitian bagi keperluan pendidikan dan penelitian di Universitas Palangkaraya, maupun untuk penelitian dari lembaga penelitian maupun perguruan tinggi lainnya, baik di Indonesia maupun manca negara. Tidak hanya berkaitan dengan ilmu-ilmu kehutanan, tetapi juga bidang ekologi/lingkungan, pertanian, maupun perikanan, terutama yang menyangkut pengembangan ilmu dan teknologi pengelolaan sumberdaya hutan rawa.
Dalam hutan ini juga dapat dilakukan ujicoba atau kaji terap untuk keperluan penelitian ataupun adaptive research yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kehutanan, perikanan, pertanian, ilmu lingkungan, maupun ilmu biologi lainnya yang berkaitan dengan hutan rawa gambut, pengembangan daerah aliran sungai, dan lahan basah.
Sebagian kawasan dapat pula dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan sistem produksi perkayuan lokal, karena terdapat beberapa jenis tumbuhan kayu bernilai ekonomis di hutan pendidikan ini seperti jelutung (Dyera, sp), tengkawang (Shorea, spp), ramin (Gonystylus bancanus), dan katiau (Ganna metloyauma). Diharapkan dengan pengelolaan yang demikian maka Hutan Pendidikan Hampangen dapat menjadi penyedia benih maupun bibit berbagai komoditas yang berasal dari hutan rawa gambut.
Selain itu manfaat lain yang besar faedahnya dari Hutan Pendidikan Hampangen adalah fungsi ekologis untuk memelihara lahan gambut dan keseimbangannya, mempertahankan stabilisasi iklim, dan mempertahankan sumberdaya genetik (plasma nutfah). Dalam kerangka program REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) alias pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, Hutan Hampangen dapat menjadi salah satu demplot yang dapat diajukan sebagai bagian dari program REDD tersebut.

Ekspedisi Kebun Raya Purwodadi di Kalimantan

2009-01-28T19:35:00.000-08:00

Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau besar di Indonesia yang mempunyai kawasan hutan yang luas. Lebih dari setengah pulau ini berada di bawah ketinggian 150 meter. Sebagian besar wilayahnya termasuk ke dalam kategori hutan Dipterocarpaceae dataran rendah (Mackinon, et.al. 2000). Pulau ini diperkirakan memiliki 10.000-15.000 jenis tumbuhan berbunga tumbuh di pulau ini. Data lainnya menyebutkan sekitar 3.000 jenis pohon, termasuk 267 jenis Dipterocarpaceae (58% endemik), 2.000 jenis anggrek dan 1.000 jenis pakis tercatat hidup di Kalimantan (Ashton, 1982; MacKinon, 2000). Tingkat endemisitas flora di Borneo (termasuk Kalimantan) cukup tinggi, yaitu sekitar 34 %.

Degradasi lahan akibat penebangan kayu baik secara legal ataupun ilegal, konversi lahan untuk pertanian, ladang dan pemukiman penduduk, mengakibatkan luas hutan alam di Kalimantan semakin menyusut. Hal ini berimplikasi langsung terhadap penurunan keanekaragaman hayati – termasuk tumbuhan- yang hidup di Kalimantan. Kebun Raya Purwodadi, berupaya untuk menyelamatkan tumbuhan asli Indonesia, khususnya yang ada di Kalimantan, dengan cara melakukan eksplorasi dan pengoleksian flora untuk ditanam sebagai tanaman koleksi di kebun raya.

Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Mengkoleksi tumbuhan yang berasal dari Kalimantan dengan dilengkapi data habitat, populasi dan ekologinya; selanjutnya tumbuhan tersebut ditanam di Kebun Raya Purwodadi (sebagai tanaman koleksi) yang dapat juga dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Lokasi	Koleksi Non Anggrek (nomor)	Koleksi Anggrek (nomor)	Koleksi Baru (nomor)
Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat	201	42	55
Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah	275	106	56
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat	164	104	57
Jumlah	640	252	168

Tulisan Ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi ini:

Nepenthes Hasil Eksplorasi Flora Di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) Baning dan Sekitarnya
Rhodomyrtus tomentosa (W.Ait.) Hassk. di Kawasan Hutan TWA Baning, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
Asplenium nidus L. pada beberapa pohon inang di Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kelam, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
Inventarisasi Anggrek Di Twa Bukit Kelam, Twa Baning Dan Di Sebagian Wilayah Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat
Inventarisasi Anggrek Epifit Di TWA Bukit Kelam, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat
Populasi Anggrek Grammatophyllum speciosum Blume di Kawasan TWA Bukit Kelam, Kab. Sintang, Kalimantan Barat
Keragaman Paku Terestrial Di Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kelam, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat
Keragaman Anggrek Epifit di Sebagian Kawasan Hutan Alam di Desa Petarikan, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) - Kalimantan Tengah
Ragam Jenis Acriopsis Reinw. ex Blume di sebagian Kawasan Hutan Alam Desa Petarikan, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

(sumber:www.krpurwodadi.lipi.go.id)

MEMBANGUN KALIMANTAN, MEMBANGUN INDONESIA

2009-01-27T19:01:00.000-08:00

Empat Gubernur se-Kalimantan (meski sebenarnya hanya dua gubernur, satu wakil gubernur, dan satu sekda) hadir dalam pertemuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, tanggal 23 Januari lalu, di Jakarta. Dalam sebuah forum yang bernama Forum Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FP2RK) tersebut, para Gubernur beserta Bupati/Walikota se-Kalimantan, menyatukan tekad untuk perbaikan kesejahteraan di wilayahnya.

Ada empat fokus yang tampaknya menjadi agende pertemuan itu. Pertama adalah penyediaan infrastruktur di Kalimantan yang memprihatinkan, baik jalan/jembatan, maupun pelabuhan dan bandara. "Bandara Sepinggan di Balikpapan yang dianggap terbaik di Kalimantan, ternyata belum apa-apa dibandingkan Bandara di Tawau," kata seorang gubernur. Masalah energi, dimana batubara Kalimantan penyumbang penting bagi kebutuhan batubara nasional, tetapi Kalimantan tetap kekurangan listrik. Pun karena batubara harus diangkut ke Jawa untuk menjadi sumber energi, kenapa tidak di Kalimantan saja didirikan PLTU-nya?

Kemudian Rencana Tata Ruang Wilyah Provinsi yang belum juga disahkan oleh Pemerintah Pusat, yang berdampak negatif terhadap kebijakan pembangunan lainnya. Serta masalah rendahnya kesejahteraan masyarakat di Kalimantan dengan tingginya angka kemiskinan. Uniknya, kemiskinan itu justru terjadi di sekitar lokasi pertambangan dan perkebunan, yang ujung-ujungnya membuat pertanyaan, apakah Corporate Sosial Responsibility benar-benar jalan atau cuma lips service saja.

Intinya, Kalimantan meminta kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya untuk mempercepat pembangunan wilayahnya sekaligus mensejahterakan masyarakatnya. Semua ini dilakukan demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kalimantan tidak meminta otonomi khusus seperti halnya NAD atau Papua,"kata Agustin Teras Narang, Gubernur Kalteng. Meskipun beberapa hadirin menganggap selama ini masyarakat Kalimantan terlalu santun dalam menuntut hak-haknya sehingga kurang didengar oleh Pemerintah Pusat. Ada pula yang menyarankan agar nama forum diganti saja dengan Presedium Borneo, agar lebih memiliki greget.

Walau tidak menghasilkan semacam deklarasi atau semacamnya, forum menghasilkan kesatuan pandangan provinsi di Kalimantan, untuk bersama-sama lebih intens menuntut pemerintah pusat guna memberikan perhatian untuk kondisi dan masalah-masalah yang dihadapi Kalimantan. Dijadualkan pertemuan ini akan dilanjutkan dengan pertemuan lain yang lebih serius dengan mengundang para menteri terkait.

Jika mau jujur, saatnya membangun Kalimantan demi kejayaan Indonesia. Masa sama-sama beretnis Melayu dan menghuni pulau yang sama, kita bisa tertinggal dari Malaysia dan Brunei? Jangan lagi Kalimantan dininabobokan dengan sebutan "pulau masa depan" atau "raksasa yang sedang tidur". Jangan bikin malu negeri ini dengan mengabaikan Kalimantan.